Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR: Ada 4 Temuan Bobroknya Proyek Melek Internet Kemenkominfo

Kompas.com - 24/07/2013, 12:19 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengaku sudah lama mengendus bobroknya program Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) jauh sebelum Kejaksaan Agung menetapkan dua orang tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan alat program PLIK/MPLIK di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Komisi yang menangani bidang pertahanan, luar negeri, dan informasi ini pun sudah membentuk panitia kerja yang sudah melakukan monitoring ke berbagai daerah.

Ketua Panja PLIK/MPLIK Evita Nursanty bahkan mengatakan program ini adalah program gagal karena pelaksanaannya kacau balau. Sementara itu, anggota Komisi I dari Fraksi Partai Hanura, Susaningtyas Kertopati atau Nuning, membeberkan beberapa temuan anggota dewan di lapangan yang menunjukkan kacaunya program PLIK/MPLIK.

Pertama, Panja menemukan adanya keterlibatan partai politik dalam pengoperasian layanan PLIK/MPLIK. Kepala daerah setempat pun tak tahu akan program ini.

"Saya ikut ke Bangka, bupati katakan bahwa ini peranan partai tertentu. Ketika ditanya, MPLIK di mana dia enggak tahu," ujar Nuning di Jakarta, Rabu (24/7/2013).

Nuning menuturkan, hal itu mendorong lahirnya praduga yang membuat situasi secara politis dan kondisi bisnis menjadi tidak sehat. Menurutnya, Kemenkominfo harusnya mencantumkan dengan jelas mekanisme pelaksanaan program tersebut karena penerapannya di lapangan berantakan.

Temuan kedua, lanjutnya, di Palembang, anggota DPR menemukan adanya unit mobil untuk MPLIK yang beralih menjadi loket pendaftaran bagi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

"Alibi dari Kominfo mengatakan bahwa semua unit PLIK/MPLIK bisa digunakan untuk hal lain. Tapi kan ini utamanya adalah pelayanan masyarakat," kata Nuning.

Ketiga, ungkap Nuning, Komisi I juga menemukan penempatan PLIK di sejumlah kafe. Padahal, tujuan program itu adalah untuk membuat masyarakat desa "melek" informasi dan teknologi.

"Sekarang tidak semua orang di kampung itu yang mau masuk kafe karena isinya kan bule-bule. Mereka tentu tidak akan pernah datang ke situ," ucap Nuning.

Temuan keempat, mobil MPLIK juga kerap digunakan untuk pembayaran PLN. Menurut Nuning, seharusnya unit-unit PLIK/MPLIK tidak dimanfaatkan untuk kepentingan komersial apa pun.

Sebelumnya, anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin juga menemukan tidak sesuainya lokasi penempatan PLIK. Nurul bahkan menemukan PLIK yang kemudian menjadi warnet di Indralaya, Sumatera Selatan.

Padahal, lanjutnya, program PLIK/MPLIK ini seharusnya ditunjuk ke daerah terpencil agar akses informasi dan layanan internet dapat dilakukan untuk masyarakat yang membutuhkan dan sulit menjangkau area kota. Tidak hanya program PLIK yang kacau, Nurul juga menyoroti pengadaan MPLIK di daerah-daerah.

"MPLIK lebih kacau lagi. Ada satu mobil yang laptopnya diangkut ke rumah dan digunakan sebagai alat kantor mereka," kata Nurul.

Program melek informasi

PLIK/MPLIK merupakan salah satu program Kemenkominfo dalam rangka pusat layanan internet untuk masyarakat yang ditempatkan di kecamatan seluruh Indonesia. Program ini bertujuan mendorong masyarakat melek informasi melalui jaringan internet.

Pembiayaan program PLIK/MPLIK berasal dari dana Universal Service Obligation (USO) yakni urunan 10 operator telekomunikasi yang dialokasikan dalam Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Besaran setoran yakni 1,25 persen dari pendapatan kotor masing-masing perusahaan operator telekomunikasi.

Dengan demikian, total anggaran 2010-2014 untuk program PLIK/MPLIK mencapai sekitar Rp 3 triliun. Anggaran itu dibayarkan kepada enam pemenang tender proyek yakni PT Telkom, PT Multidana Rencana Prima, PT AJN Solusindo, WIN, Lintas Arta, dan Radnet. Para pemenang tender itu berkewajiban menyediakan peralatan hingga melaksanakan program tersebut. Nantinya, pemerintah akan membayar kepada para pemenang tender setelah kewajiban pelaksanaan PLIK/MPLIK terpenuhi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com