Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Patrialis: Napi di Lapas Indonesia seperti Ikan Teri

Kompas.com - 19/07/2013, 06:38 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Persoalan penghuni lembaga pemasyarakatan melebihi kapasitas tak hanya terjadi sekarang. Mantan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengatakan, sejak masa dia menjabat posisi menteri tersebut kondisi lembaga pemasyarakatan memang sudah tak manusiawi bagi para warga binaan di dalamnya.

“Soal tempat tidur, sebagian di lapas tidak bisa tidur, duduk saja susah, jadi memang sudah kayak ikan teri,” ujar Patrialis di Jakarta, Kamis (18/7/2013). Menurut dia, fasilitas yang ada memang tak sebanding dengan banyaknya jumlah tahanan maupun narapidana di dalamnya.

Tak hanya soal sempitnya ukuran sel, kata Patrialis, pasokan listrik dan air juga adalah persoalan yang terjadi di banyak lembaga pemasyarakatan. Masalah itu disebut sebagai pemicu kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara, pada Kamis (11/7/2013).

Patrialis menambahkan, para penghuni lembaga pemasyarakatan harus berhadapan pula dengan tak sehatnya fasilitas untuk kebutuhan mandi, mencuci, dan buang kotoran. "Bahkan di beberapa lapas itu kalau untuk buang air itu ditonton ramai-ramai karena terbuka," kata dia.

Minimnya segala fasilitas tersebut, menurut Patrialis, merupakan faktor yang mengakumulasikan amarah para tahanan dan narapidana. Untuk mengatasi "kemarahan" itu, Patrialis meminta para petugas lembaga pemasyarakatan benar-benar melakukan pembinaan.

Namun, Patrialis meminta anggota Dewan Perwakilan Rakyat juga bertanggung jawab dengan memberikan anggaran untuk dapat menambah kapasitas lembaga pemasyarakatan. “Saya minta kepada Komisi III (DPR), pembangunan lapas bukan lewat APBN-P, tapi APBN reguler dan sistem multiyears," tegas dia.

Bila usulnya itu bisa terealisasi, lanjut Patrialis, pengawasan atas penggunaan dana itu harus dilakukan transparan. "Semua pihak yang terlibat harus menandatangani pakta integritas," tegas dia.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga pernah menjadi anggota Komisi III DPR ini juga mengkritisi sikap pemerintah yang menurut dia selama ini tak memberi solusi. "Menteri dan Wakil Menteri memang harus sering-sering ke lapas. Bukan untuk marah-marah, melainkan (untuk) membina," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

Nasional
Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas dan Perempuan

Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas dan Perempuan

Nasional
Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi 6,6 M

Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi 6,6 M

Nasional
Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Nasional
Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Nasional
Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Nasional
Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasional
Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Nasional
[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com