Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dongkrak Partisipasi Pemilih, KPU Berharap pada Media

Kompas.com - 18/07/2013, 16:27 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap pada peran media dalam menyukseskan pemilihan umum di 2014. Peran media dalam sosialisasi pemilu diyakini dapat mendongkrak partisipasi pemilih.

Ketua KPU Husni Kamil Malik mengatakan bahwa partisipasi pemilih selalu turun di setiap tahunnya. Berkaca pada Pemilu 1999, partisipasi masyarakat mencapai 93 persen, tetapi angka itu turun menjadi 84 persen pada Pemilu 2004. Terakhir, pada 2009 angkanya kembali turun menjadi 71 persen, dan ia memprediksi angka itu akan terus merosot menjadi sekitar 54 persen pada Pemilu 2014.

KPU sendiri menargetkan partisipasi pemilih di 2014 mencapai 75 persen. Dengan begitu, ada sekitar 21 persen jumlah pemilih di 2014 yang harus dijaga dan dipastikan menggunakan hak pilihnya.

"Proyeksi ini sederhana dan perlu diuji. Tapi fenomena Pilkada 2010-2013 hasilnya mirip-mirip," kata Husni, dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sosialisasi pemilu bersama Kompas TV dan sejumlah media lainnya, di Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (18/7/2013).

Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, kata Husni, pihaknya tak akan mampu bekerja sendirian. Oleh karena itu, kerja sama dengan media dalam memadukan program sosialisasi diharapkan dapat membawa hasil signifikan dan sesuai target yang telah dipatok.

"Kami berharap benar-benar bisa terimplementasi dalam kegiatan yang mengarah pada munculnya kesadaran masyarakat kita dalam Pemilu 2014. Sosialisasinya bukan lagi pada prosedural, tapi lebih kepada substansi pemilu," ujarnya.

Di tempat yang sama, Direktur Pemberitaan dan Pemimpin Redaksi Kompas TV Taufik H Mihardja juga menyatakan hal senada. Dengan visi Kompas TV yang obyektif, nonpartisan, dan transparan, ia yakin Kompas TV dapat menjadi bagian dalam suksesnya pemilu tersebut.

"Kami rangkai dalam program Indonesia Satu, semua kami bungkus dalam program yang terarah dan jadi harapan semua orang. Semoga kita bisa bekerja dengan baik bersama KPU," ujarnya.

Sebelumnya, KPU resmi menjalin kerja sama dengan Kompas TV terkait sosialisasi Pemilu 2014. Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan oleh Direktur Pemberitaan dan Pemimpin Redaksi Kompas TV Taufik H Mihardja dan Ketua KPU Husni Kamil Manik di Hotel Le Meredien, Kamis (18/7/2013) siang.

Melalui nota kesepahaman ini, Kompas TV dan KPU sepakat untuk bekerja sama dalam penyebarluasan informasi terkait sosialisasi pemilu. Hal ini penting, mengingat keberhasilan pemilu diukur dari tingginya tingkat partisipasi pemilih. Selain Kompas TV, beberapa media swasta nasional lainnya juga melakukan kerja sama serupa. Di antaranya adalah RCTI, TV One, Berita Satu TV, serta Elshinta Radio dan Televisi.

Khusus bagi Kompas TV, penandatanganan ini dimaknai sebagai bentuk dukungan pihak penyelenggaraan pemilu terhadap terwujudnya pemberitaan yang independen dan obyektif terkait Pemilu 2014. Kompas TV melalui program Indonesia Satu akan menyajikan beragam informasi seputar penyelenggaraan pemilu yang dikemas dalam pemberitaan, siaran langsung, talkshow, kotak aspirasi masyarakat yang disebar di berbagai daerah, hingga tayangan ragam hiburan.

Pemilu seharusnya menjadi pesta demokrasi yang tidak hanya menghadirkan ketegangan, tetapi juga sajian tayangan yang mempersatukan dan menghibur. Kompas TV bersama semua media dalam Grup Kompas Gramedia akan selalu menyajikan pemberitaan yang independen dan obyektif untuk menyukseskan rangkaian tahapan pelaksanaan Pemilu 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Nasional
Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Nasional
Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Nasional
Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com