Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan Jadi Cawapres? Itu Baru Maunya Yusril...

Kompas.com - 18/07/2013, 12:55 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Bulan Bintang (PBB) mewacanakan duet Ketua Dewan Syuro PBB Yusril Ihza Mahendra dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani sebagai pasangan calon presiden dan wakil Presiden pada Pemilu 2014 mendatang. Namun, wacana duet yang disebut dengan "Yuan" ini ternyata belum dikomunikasikan ke PDI Perjuangan.

"Itu kan maunya Pak Yusril. Namanya orang mau, masa dipaksa-paksa (untuk tidak maju). Soal capres dan cawapres di PDI-P itu secara kepartaian merupakan wewenang Ibu Ketum (Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri). Jadi, wacana sebenarnya lebih kepada Ketum," ujar Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto saat dihubungi Kamis (18/7/2013).

Bambang pun mengatakan partainya tidak membatasi diri terhadap partai-partai lain dalam berkoalisi meski PBB beraliran agamais, sementara PDI Perjuangan beraliran nasionalis.

"Kalau bicara soal kemungkinan di dalam politik, bisa terjadi apa pun. Tapi, lagi-lagi itu wewenang Ketum," ujarnya.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo juga mengaku belum bisa berkomentar terkait wacana yang digelontorkan PBB itu.

"Kami belum bisa memberi penjelasan atas keinginan PBB tersebut," ujar anggota Komisi I DPR ini.

Sebelumnya, Ketua Umum PBB MS Kaban mengatakan partainya membuka peluang untuk berkoalisi dengan PDI Perjuangan pada Pilpres 2014. Ia pun menyebutkan alternatif pasangan Yusril Ihza Mahendra dengan Puan Maharani.

"Ingat sejarah China, mata uang yuan yang bisa melawan dollar AS. Yuan itu Yusril dan Puan. Jadi, tidak apalah kalau PBB koalisi dengan PDI-P," kata Kaban pada acara Milad ke-15 PBB di Jakarta, Rabu (17/7/2013).

Mengenai masih rendahnya elektabilitas Yusril di berbagai survei, menurutnya, hal itu karena Yusril belum gencar berkampanye. "Yang lain sudah muncul di TV. Menghabiskan uang yang banyak. Yusril belum ngapa-ngapain," kata mantan Menteri Kehutanan itu.

Yusril bersedia

Sementara itu, Yusril mengakui, berkoalisi dengan PDI Perjuangan menjadi opsi yang paling memungkinkan dibandingkan dengan sebelas partai lainnya.

"Pak Taufiq Kiemas berkali-kali bicara tentang Puan (dengan saya). Kami sudah janji bertemu, tapi Beliau sudah wafat," katanya.

Untuk menjajaki koalisi itu, menurut Yusril, partainya akan melakukan pembicaraan dengan PDI Perjuangan dalam waktu dekat. "Namun, ini semua tergantung Bu Mega, masih mau maju atau tidak," kata mantan Menteri Kehakiman ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

Nasional
Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

Nasional
Cak Imin: Larang Investigasi dalam RUU Penyiaran Kebiri Kapasitas Premium Pers

Cak Imin: Larang Investigasi dalam RUU Penyiaran Kebiri Kapasitas Premium Pers

Nasional
Mantan Pegawai Jadi Tersangka, Bea Cukai Dukung Penyelesaian Kasus Impor Gula Ilegal

Mantan Pegawai Jadi Tersangka, Bea Cukai Dukung Penyelesaian Kasus Impor Gula Ilegal

Nasional
Temui Jokowi, GP Ansor Beri Undangan Pelantikan Pengurus dan Bahas Isu Kepemudaan

Temui Jokowi, GP Ansor Beri Undangan Pelantikan Pengurus dan Bahas Isu Kepemudaan

Nasional
Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Akan Jalankan Tugas Khusus dari Jokowi

Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Akan Jalankan Tugas Khusus dari Jokowi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, Jusuf Kalla Tiba di Pengadilan Tipikor

Jadi Saksi Karen Agustiawan, Jusuf Kalla Tiba di Pengadilan Tipikor

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Sita 66 Rekening, 187 Tanah, 16 Mobil, dan 1 SPBU

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Sita 66 Rekening, 187 Tanah, 16 Mobil, dan 1 SPBU

Nasional
Mengganggu Pemerintahan

Mengganggu Pemerintahan

Nasional
Daftar Aliran Uang Kementan kepada 2 Anak SYL, Capai Miliaran Rupiah?

Daftar Aliran Uang Kementan kepada 2 Anak SYL, Capai Miliaran Rupiah?

Nasional
Jokowi Rapat Bahas Aksesi OECD dengan Menko Airlangga dan Sri Mulyani

Jokowi Rapat Bahas Aksesi OECD dengan Menko Airlangga dan Sri Mulyani

Nasional
Korban Banjir Lahar di Sumbar hingga 16 Mei: 67 Orang Meninggal, 20 Warga Hilang

Korban Banjir Lahar di Sumbar hingga 16 Mei: 67 Orang Meninggal, 20 Warga Hilang

Nasional
Kemenag Beri Teguran Keras ke Garuda Indonesia soal Mesin Pesawat Rusak

Kemenag Beri Teguran Keras ke Garuda Indonesia soal Mesin Pesawat Rusak

Nasional
Spesifikasi HNLMS Tromp, Kapal Fregat Belanda yang Bersandar di Jakarta

Spesifikasi HNLMS Tromp, Kapal Fregat Belanda yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Banyak Pabrik Pindah dari Jabar dan Picu PHK, Menperin: Itu Perhitungan Bisnis

Banyak Pabrik Pindah dari Jabar dan Picu PHK, Menperin: Itu Perhitungan Bisnis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com