Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Swing Voters" Jauh Lampaui Dukungan Tertinggi untuk Partai Politik

Kompas.com - 18/07/2013, 03:57 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah calon pemilih pada Pemilu 2014 yang belum menentukan pilihan (swing voters), dalam survei terakhir jauh melampaui dukungan tertinggi yang didapatkan partai politik. Kekecewaan terhadap partai politik dinilai sebagai salah satu penyebab tingginya angka swing voters.

"Masyarakat yang sebelumnya adalah simpatisan sebuah partai politik (tapi) lalu kecewa dengan parpol itu, tidak serta merta mengalihkan pilihannya ke parpol yang lain," papar peneliti Pusat Data Bersatu (PDB) Agus Herta S, Rabu (17/7/2013). Dia menyebutkan saat ini angka responden yang menjadi pemilih mengambang mencapai 39,31 persen. Sementara, dukungan tertinggi yang didapatkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan "hanya" meraup angka 14,53 persen dalam survei PDB.

"Pada Juni 2013 swing voters meningkat signifikan di dari 28,6 persen di Januari menjadi 39, 31 persen," sebut Agus. Dari survei PDB, imbuh dia, PDI Perjuangan dan Partai Golkar diprediksi akan bersaing ketat pada penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014.

Menurut Agus, selama periode Januari hingga Juni 2013, elektabilitas kedua partai itu masih yang tertinggi. "Dibandingkan survei Januari 2013, elektabilitas parpol peserta pemilu tidak mengalami perubahan berarti," jelas dia.

Dalam survei terbaru, PDI Perjuangan memiliki elektabilitas 14,53 persen, Partai Golkar 14,1 persen, dan Partai Demokrat 9,4 persen. Menyusul kemudian adalah Partai Gerindra dengan 8,9 persen dan Partai Nasdem 3,33 persen.

Pada urutan selanjutnya, PAN mendapatkan dukungan 2,56 persen responden, PKB 2,56 persen, dan PPP 2,31 persen. Lalu, PKS 1,2 persen, Partai Hanura 1,03 persen, PBB 0,34 persen, dan PKPI 0,09 persen.

"Publik kini tak lagi memandang latar belakang ideologi, baik agama atau nasionalis. Tapi publik menginginkan partai yang merakyat dan bebas dari korupsi," ujar Agus. Survei PDB dilakukan pada 11 hingga 18 Juni 2013 di 30 Provinsi, minus Papua Barat, Maluku Utara, dan Sulawesi Barat. Agus mengatakan provinsi baru Kalimantan Utara belum dihitung terpisah dalam survei terkait Pemilu 2014.

Survei melibatkan 1.200 responden, dilakukan dengan wawancara langsung. Responden berusia minimum 17 tahun dan seluruhnya telah menikah.  yang diwancara langsung dengan usia minimum 17 tahun dan seluruhnya telah menikah. Metode survei menggunakan kuesioner terstruktur dengan margin of error 2,8 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Nasional
Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Nasional
Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasional
Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Nasional
[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

Nasional
Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com