Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Dibandingkan Jokowi, Pramono Edhie Enggak Ada Apa-Apanya"

Kompas.com - 01/07/2013, 19:24 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Politisi Demokrat Ruhut Sitompul menilai, sebagai calon presiden, Jenderal TNI (Purn) Pramono Edhie Wibowo lebih baik dibanding Gubernur DKI Joko Widodo alias Jokowi. Namun, peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris, tak sepakat dengan penilaian tersebut.

"Enggak ada apa-apanya Pramono Edhie dibanding Jokowi. Prestasi yang ditunjukan Pramono apa? Walaupun sempat jadi KSAD, enggak ada yang menonjol dari prestasi beliau, kecuali dikenal sebagai adik ipar SBY. Popularitas beliau lebih kepada adik Ani Yudhoyono saja," tutur Syamsuddin di Jakarta, Senin (1/7/2013).

Sebelumnya, sejumlah survei menempatkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi di urutan teratas. Salah satunya, survei Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) yang dirilis 26 Mei lalu, yang menempatkan pria asal Solo itu di urutan teratas dalam hasil survei sebagai calon presiden di Pemilu 2014.

Jokowi unggul di atas nama-nama lainnya, seperti Ibu Negara Ny Ani Yudhoyono, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Dahlan Iskan, Mahfud MD, Pramono Edhie Wibowo, Djoko Suyanto, dan Gita Wirjawan.

Sentimen negatif

Selain itu, Syamsuddin juga menyoroti dampak kehadiran Pramono Edhie di internal partai. Bergabungnya Pramono Edhie bisa menimbulkan sentimen negatif di internal Partai Demokrat maupun masyarakat. Pasalnya, adik ipar Susilo Bambang Yudhoyono itu mendapat perlakuan istimewa di Demokrat.

"Jangan-jangan sentimennya malah negatif. Kok nepotisme lagi, kok keluarga lagi yang dapat posisi Dewan Pembina?," tuturnya.

Menurutnya, kalangan internal Demokrat bisa saja tidak nyaman dengan perlakuan Pramono. Banyak kader Demokrat harus melewati kepengurusan dari bawah untuk mendapat posisi strategis.

Posisi Dewan Pembina, kata dia, merupakan posisi istimewa. Semestinya, hanya mereka yang berjasa bagi partai bisa mendapat posisi tersebut. Dengan demikian, Syamsuddin meyakini kehadiran mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu tidak akan meningkatkan elektabilitas Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

     PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Nasional
    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

    Nasional
    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    Nasional
    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    Nasional
    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Nasional
    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Nasional
    'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    "Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    Nasional
    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Nasional
    Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

    Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

    Nasional
    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Nasional
    Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Nasional
    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

    Nasional
    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Nasional
    Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

    Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com