Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Beri Arahan, Rakornas Digelar Tertutup

Kompas.com - 29/06/2013, 13:58 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Demokrat yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (29/6/2013). Berbeda dengan saat memberi sambutan yang terbuka untuk media, arahan SBY digelar tertutup.

Sebanyak 1.650 kader Demokrat dari jajaran pimpinan DPP, DPD, DPC, fraksi, serta calon anggota legislatif hadir dalam Rakornas ini.

Sebelumnya, saat membuka Rakornas, SBY menyatakan rasa syukur dan terima kasihnya untuk semua kader di seluruh Indonesia.

Menurut SBY, semua kader Demokrat terbukti mampu menjaga soliditas sehingga partainya tetap kokoh berdiri sempat meski digoyang badai. Selain itu, SBY juga meminta semua kadernya untuk berpedoman pada pakta integritas yang telah disepakati bersama.

Lebih khusus, ia meminta semua kader untuk disiplin demi untuk memenangi Pemilu 2014.

Agenda utama Rakornas Partai Demokrat tahun ini adalah konsolidasi pemenangan Pemilu 2014 dan sosialisasi mengenai bursa calon presiden melalui konvensi Partai Demokrat.

Rakornas ini tak akan membahas masalah di luar tubuh Partai Demokrat, baik itu tentang partai koalisi maupun tentang reshuffle menteri di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Selain membahas strategi pemenangan Pemilu 2014 dan konvensi calon presiden, Rakornas juga akan dimanfaatkan untuk konsolidasi menjelang Daftar Caleg Tetap (DCT) yang secara resmi diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 23-25 Agustus 2013 mendatang.

Rakornas adalah agenda rutin Partai Demokrat yang biasanya diadakan dua kali dalam setahun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

    Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

    Nasional
    Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

    Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

    Nasional
    Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

    Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

    Nasional
    PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

    PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

    Nasional
    Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

    Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

    Nasional
    KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

    KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

    Nasional
    Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

    Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

    Nasional
    Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

    Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

    Nasional
    KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

    KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

    Nasional
    Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

    Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

    Nasional
    KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

    KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

    Nasional
    PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

    PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

    Nasional
    Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

    Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

    KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

    Nasional
    PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

    PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com