Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Calon Jemaah Haji Diminta Legawa

Kompas.com - 27/06/2013, 11:11 WIB
Ilham Khoiri

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Calon jemaah haji yang urung berangkat tahun 2013 diminta mengerti dan legawa menerima keputusan Pemerintah Arab Saudi yang mengurangi kuota jemaah haji seluruh dunia. Kebijakan itu semata-mata sebagai upaya untuk menjaga keselamatan jemaah haji setelah daya tampung Masjidil Haram di Mekkah berkurang karena sedang direnovasi.

Harapan itu disampaikan anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Golkar, TB Ace Hasan Syadzily, di sela-sela mengikuti kunjungan Pemerintah RI ke Pemerintah Arab Saudi di Mekkah, Rabu (26/6) sore waktu setempat. Ace berangkat bersama rombongan Kementerian Agama dan DPR pada Senin lalu untuk menemui pemerintah setempat di Jeddah dan dijadwalkan kembali ke Jakarta Kamis ini. Rombongan berusaha melobi Pemerintah Arab Saudi untuk tidak mengurangi sekitar 20 persen (42.200 anggota jemaah) dari total kuota 211.000 anggota jemaah haji asal Indonesia tahun 2013.

”Pemerintah Arab Saudi minta pengertian umat Islam dan Pemerintah Indonesia karena terpaksa mengurangi kuota haji Indonesia tahun 2013 akibat penyelesaian renovasi Masjidil Haram di Mekkah. Pengurangan kuota ini semata-mata untuk menjaga keselamatan jemaah haji akibat keterbatasan daya tampung,” katanya.

Ace mengutip penjelasan Menteri Haji (ad interim) Arab Saudi Abdul Aziz Khoza bahwa renovasi Masjidil Haram untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji dan langsung di bawah pengawasan Raja Arab Saudi. Proyek yang memakan waktu tiga tahun itu merupakan proyek ekstravaganza, terutama dengan memperluas plaza tawaf.

Daya tampung Masjidil Haram semula 48.000 orang per jam, tetapi akibat renovasi tinggal 22.000 orang per jam. Setelah proyek selesai, diharapkan daya tampungnya menjadi 105.000 orang per jam.

Ace berharap Pemerintah RI meminta tambahan kuota haji setelah proyek renovasi selesai, yaitu tahun 2017, dengan total kuota 370.000 anggota jemaah atau naik 160 persen. Hal ini sebagai kompensasi atas pemangkasan 20 persen jemaah Indonesia selama renovasi Masjidil Haram. ”Langkah ini dilakukan agar tidak terjadi antrean yang semakin panjang,” ujarnya.

Secara terpisah, anggota Komisi Pengawasan Haji Indonesia, Samsul Maarif, di Jakarta, berharap Kementerian Agama segera menyosialisasikan kebijakan itu kepada calon jemaah haji, terutama yang batal berangkat tahun 2013. ”Pemerintah harus memastikan bahwa mereka dapat jaminan untuk diprioritaskan berangkat tahun 2014,” katanya. (IAM)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com