Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI AL Akan Beli 11 Helikopter Anti-Kapal Selam

Kompas.com - 22/06/2013, 19:22 WIB
Edna C Pattisina

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - TNI AL akan punya 11 unit helikopter jenis antikapal selam. Sejak TAHUN 1960an, ini adalah yang pertama kalinya militer Indonesia memiliki peralatan perang tersebut.

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Marsetio menjelaskan, secara bertahap, paling lambat pada tanggal 5 Oktober 2014, 11 helikopter AKS akan memperkuat alutsista TNI Angkatan Laut. Saat ini masih dalam proses lelang dari dua calon penyedia heli.

Ditambahkannya, seiring dengan kedatangan helikopter AKS, akan dibentuk skuadron pada baru pada Puspenerbal, yaitu Skuadron 100 AKS.

"Pada 5 Oktober 2014 nanti, TNI Angkatan Laut akan menyajikan bagaimana kekuatan tempur Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) kita, baik dari unsur Kapal Perang, Pesawat Udara, Koprs Marinir, dan Pangkalan," jelasnya seusai menerima brevet Penerbang Angkatan Laut.

Dalam acara itu, Kasal terlebih dahulu menjalani prosedur standar operasi Penerbangan Angkatan Laut, yang meliputi: pengecekan kesehatan, menerima briefing dari instruktur, kemudian melakukan preflight inspection dan start engine.

Selanjutnya, Kasal menerbangkan pesawat helikopter jenis N-Bell 412 EP HU-419 produksi PT Dirgantara Indonesia dengan rute penerbangan Lanudal Juanda menuju Porong, Sidoarjo, dan kembali ke Lanudal Juanda.

Marsetio didampingi Letkol Laut (P) Muhammad Tohir, selaku pilot sekaligus instruktur. Turut dalam penerbangan ini, Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Laut Laksma TNI I Nyoman Nesa, Komandan Wing Udara 1 Kolonel Laut (P) Edwin, serta Komandan Lanudal Juanda Kolonel Laut (P) Sigit Setiyanta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com