PKS: Kenaikan Harga BBM Meruntuhkan Sendi Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memandang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan memukul daya beli dan kesejahteraan rakyat. Atas dasar itu, PKS menolak harga BBM itu dinaikkan.

Anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi PKS, Yudi Widiana Adia, menjelaskan, berdasarkan proyeksi Bank Indonesia yang menyatakan kenaikan harga BBM akan mendorong inflasi di atas 7,76 persen, maka dirinya berpendapat kebijakan tersebut berpotensi melemahkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terlebih pada Juli-Agustus 2013, beban ekonomi masyarakat akan meningkat mengingat pendidikan Indonesia memasuki tahun ajaran baru dan datangnya bulan suci Ramadhan.

"Menaikkan BBM di masa seperti ini akan berisiko pada inflasi, dan selanjutnya dapat dipastikan perekonomian Indonesia akan melambat," kata Yudi dalam rilisan yang diterima pada Minggu (16/6/2013).

Oleh karena itu, Yudi menegaskan, PKS konsisten menolak kenaikan harga BBM. Ia juga menyoroti dunia usaha yang akan serta-merta melakukan penyesuaian termasuk di antaranya adalah ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) dan munculnya pengangguran baru.

Menurutnya, semua ancaman itu bisa saja terjadi karena dampak dari berkurangnya daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa setelah BBM bersubsidi dinaikkan.

"Di sinilah pemerintah kurang cermat dalam menghitung dampak kenaikan BBM yang seperti efek domino dapat meruntuhkan sendi-sendi perekonomian Indonesia," ujarnya.

Sekadar catatan, mulai pekan depan pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi untuk premium sebesar Rp 2.000 menjadi Rp 6.500 per liter dan solar naik Rp 1.000 menjadi Rp 5.500 per liter. Selain PKS, Fraksi PDI Perjuangan juga menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.