KPK Banding, Vonis Angie Tak Berubah

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang memvonis mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Angelina Sondakh empat tahun enam bulan penjara dalam kasus dugaan korupsi kepengurusan anggaran pendidikan tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional. Putusan ini merupakan hasil dari banding yang diajukan tim jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jkt Pst No 54/Pid.B/Tpk/2012/PN.Jkt.Pst, tanggal 10 Januari 2013 yang dimintakan banding," kata Juru Bicara PT DKI Jakarta Ahmad Sobari.

Dengan putusan ini, Angie tetap dihukum empat tahun enam bulan penjara. Putusan ini diambil majelis hakim yang terdiri dari Ketua Majelis Hakim Pudjiwahono serta anggota majelis hakim, yakni Asnahwati, As’adi Al Ma’ruf, Sudiro, serta Amiek Sumindriyatmi pada 22 Mei 2013. Majelis Hakim PT DKI Jakarta menilai, pertimbangan majelis hakim tingkat pertama sudah benar sehingga harus dikuatkan.

"Menurut majelis PT, pertimbangan majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hakim sehingga diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan majelis tingkat banding dalam memutuskan perkara ini sehingga putusan tersebut harus dikuatkan," ungkap Sobari.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis empat tahun enam bulan penjara ditambah denda Rp 250 juta subsider kurungan enam bulan kepada Angie. Hakim menilai, Angie terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut dengan menerima pemberian berupa uang senilai total Rp 2,5 miliar dan 1.200.000 dollar Amerika dari Grup Permai.

Selaku anggota DPR sekaligus Badan Anggaran DPR, Angie menyanggupi untuk menggiring anggaran proyek perguruan tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional sehingga dapat disesuaikan dengan permintaan Grup Permai. Atas putusan ini, tim jaksa KPK pun mengajukan banding. KPK menilai putusan majelis hakim Tipikor itu tidak sesuai dengan tuntutan jaksa.

Lamanya masa hukuman Angie yang diputuskan majelis hakim ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa karena penerapan pasal yang berbeda. Hakim menilai Angie terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP, sementara jaksa memilih Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP, yang ancaman hukumannya lebih berat, maksimal 20 tahun penjara.

Mengenai jumlah uang yang dianggap terbukti diterima, Angie pun berbeda dengan pendapat jaksa. Menurut majelis hakim, Angie hanya terbukti menerima uang Rp 2,5 miliar dan 1.200.000 dollar Amerika, atau sekitar Rp 14,5 miliar. Sementara menurut jaksa, Angie terbukti menerima uang senilai total Rp 12,58 miliar dan 2.350.000 dollar AS sepanjang 2010. Hakim juga menilai Angie tidak terbukti menggiring anggaran proyek wisma atlet SEA Games Kemenpora. Kini, Angie menjalani masa hukuman di Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur.