JK: Koalisi Gaduh Itu Tak Baik

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK menilai tak baik kegaduhan yang tengah terjadi di dalam koalisi pemerintahan terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menurutnya, itu tidak mesti terjadi.

"Apa pun yang gaduh tidak baik. Gaduh apa pun pasti jelek," kata JK di Jakarta, Jumat (14/6/2013), ketika dimintai tanggapan situasi di koalisi pasca-penolakan kenaikan harga BBM oleh Partai Keadilan Sejahtera.

Meski demikian, JK tidak mau mencampuri tindak lanjut kegaduhan itu lantaran kewenangan berada di Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Zaman dulu tidak terjadi seperti itu," ucapnya.

JK mengkritik sikap pemerintah yang lamban dalam memutuskan kenaikan harga BBM. Akibatnya, kelambanan itu menimbulkan berbagai dampak, seperti aksi demonstrasi yang berlangsung ricuh di daerah.

"Terlalu lama sih bicaranya. Capek kita bicara BBM. Selama kita anggap perlu, dianggap penting, yah sudah laksanakan saja. Ini kan akibat dari kelambatan," kata JK.

Seperti diberitakan, pemerintah berencana menaikkan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Jika direalisasikan, sebanyak 15,53 juta keluarga miskin akan menerima uang tunai Rp 150.000 per bulan selama lima bulan dan kompensasi dalam bentuk program lainnya.

PKS satu-satunya parpol koalisi yang menolak rencana tersebut dengan berbagai alasan. Meski berseberangan dengan kebijakan pemerintahan, PKS tidak memutuskan keluar dari koalisi. PKS menyerahkan kepada Presiden.