Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSN: Publik Tak Puas Kinerja Pemerintah SBY

Kompas.com - 02/06/2013, 12:18 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kinerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendapat rapor merah dari publik. Berdasarkan survei yang rilis Lembaga Survei Nasional, mayoritas publik tidak puas dengan kinerja pemerintahan SBY.

"Hanya di bidang kesehatan dan pendidikan, publik memberikan rapor biru atau nilai C minus. Di bidang lainnya seperti hukum, ekonomi, politik, pertanian, keamanan, dan lainnya publik beri nilai D dan E," ujar peneliti LSN Dipa Pradipta saat menyampaikan hasil survei di Jakarta, Minggu (2/6/2013).

Di bidang hukum, publik yang menyatakan tidak puas sebanyak 65,6 persen. Kemudian di bidang ekonomi, ketidakpuasan publik mencapai 64,1 persen. Publik menyatakan kondisi ekonomi rumah tangga mereka tidak mengalami perubahan. "Kepuasan publik di bidang ekonomi stagnant di kisaran 30 persen sejak SBY berkuasa 9 tahun lalu," terangnya.

Selain itu, publik juga merasa tidak puas dengan kinerja pemerintah di bidang politik. Menurut Dipa publik menilai Presiden dan para menteri tidak fokus mengurus tugas negara. Sebanyak 77,7 persen publik tidak mendukung keputusan Presiden SBY merangkap jabatan Ketua Umum Partai Demokrat.

Survei tersebut dilakukan pada 1-10 Mei 2013 dan melibatkan 1.230 responden dari 33 provinsi di seluruh Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara tatap muka menggunakan kuisioner. Sebanyak 49,2 persen responden menilai kondisi pemerintahan di bawah kepemimpinan SBY tidak mengalami peningkatan yang signifikan.

Adapun sebanyak 30,2 persen menilai kondisi negara semakin buruk. "Hanya 18,5 persen responden yang menilai kondisi negara kita semakin membaik," kata Dipa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com