Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rizal Ramli Ingin Ikut Konvensi Demokrat, asalkan...

Kompas.com - 31/05/2013, 16:06 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli masih ingin menjadi presiden. Ekonom ini pun mengatakan tertarik maju dalam konvensi Partai Demokrat.

Namun, sebelum memutuskan maju dalam konvensi tersebut, Rizal ingin terlebih dulu melihat persyaratan dan mekanisme penetapan capres dalam konvensi. Jika SBY maupun keluarganya terlibat dalam penetapan capres yang akan diusung pada Pilpres 2014, Rizal mengaku tidak akan maju.

Hal itu dikatakan Rizal saat diskusi "Mencari Format Rekrutmen Kepemimpinan Nasional yang Pro Daerah" di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (31/5/2013).

"Kalau sistem penentuan di konvensi pada akhirnya diputuskan keluarga SBY, saya anjurkan teman-teman alternatif tidak ikut sama sekali karena tidak ada manfaatnya buat demokrasi dan bangsa. Tapi kalau ditentukan secara demokratis tanpa keterlibatan SBY, itu hal menarik, baru kita ikut," kata Rizal.

Rizal mengatakan, kepastian tidak adanya keterlibatan keluarga SBY dalam penetapan capres dan cawapres harus tertuang dalam aturan tertulis seperti di anggaran dasar anggaran rumah tangga. Melihat rekam jejak SBY, kata dia, sulit memercayai pernyataannya secara lisan.

Kenapa Anda ingin maju sebagai capres? "Saya kecewa demokrasi sekarang bukan demokrasi yang sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat. Demokrasi hanya bermanfaat dan sangat menguntungkan parpol, para politisi, dan birokrat," jawab Rizal.

Seperti diberitakan, Demokrat saat ini dalam proses pembentukan Komite Konvensi. Nantinya, Komite Konvensi yang akan menentukan mekanisme proses seleksi apakah mengundang calon atau memberi ruang para tokoh untuk mendaftar.

"Tahap pertama dimulai Agustus 2013 . Nanti nama-nama masuk, lalu diseleksi siapa yang layak ikut," kata Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Saan Mustopa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

    Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

    Nasional
    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

    Nasional
    Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

    Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

    Nasional
    Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

    Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

    Nasional
    Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

    Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

    Nasional
    Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

    Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

    Nasional
    Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

    Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

    Nasional
    Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

    Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

    Nasional
    Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

    Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

    Nasional
    Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

    Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

    Nasional
    Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

    Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

    Nasional
    Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

    Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

    Nasional
    Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

    Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

    Nasional
    Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

    Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com