Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

CSIS: Marak Politisi Korup, Ada Andil Publik sebagai Pemicu

Kompas.com - 27/05/2013, 04:32 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Masyarakat dinilai ikut andil dalam maraknya kasus korupsi yang melibatkan politisi. Sangat rendahnya angka partisipasi publik dalam pendanaan parpol membuat parpol harus mencari dana dengan berbagai cara untuk membiayai kegiatan kampanye. Salah satu caranya dengan korupsi.

"Kita terus diributkan berbagai skandal korupsi. Harus diakui parpol tidak punya sumber keuangan. Bisa dipahami, meski tidak disetujui, parpol mencari dana. Eksesnya kasus-kasus korupsi. Jadi, masyarakat ada sumbangan kesalahan," kata Ketua Departemen Politik dan Hubungan Internasional Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) Philips J Vermonte saat jumpa pers di Jakarta, Minggu (26/5/2013).

Hal itu dikatakan Philips menyikapi hasil survei CSIS terakhir. Hasil survei terhadap 1.635 responden di 31 provinsi pada 9-16 April 2013 mendapatkan, hanya 2,5 persen responden yang mengaku pernah memberi sumbangan ke parpol. CSIS tak menanyakan berapa nominal atau dalam bentuk apa sumbangan yang diberikan. Sisanya, 97,5 persen, mengaku tidak pernah menyumbang.

Philips menambahkan, publik perlu diajarkan bahwa membiayai partai sama dengan membiayai demokrasi. Karena jika dana APBN untuk parpol ditambah, kata dia, pasti publik pun langsung beraksi menolak lantaran maraknya kasus korupsi.

Philips mengatakan, masalah pendanaan parpol perlu dipecahkan oleh pihak-pihak terkait agar masalah korupsi oleh politisi hilang. Ia berpendapat, tak masalah jika dana dari APBN ditambah untuk membiayai kegiatan partai, khususnya di pemilu.

"Sebagai ilustrasi, Pilkada Jawa Barat ada sekitar 70.000 TPS (tempat pemungutan suara). Kalau setiap TPS ada satu saksi, lalu setiap saksi dikasih Rp 100.000, jadi butuh Rp 7 miliar dana hanya buat saksi," ucap dia.

Peneliti senior CSIS J Kristiadi berharap ada transparansi dari setiap politisi dan parpol terhadap pemasukan ataupun pengeluaran selama kampanye. Mereka harus memublikasikan anggaran. Jika tidak, maka harus ada sanksi tegas dari parpol.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

    Nasional
    Kualitas Menteri Syahrul...

    Kualitas Menteri Syahrul...

    Nasional
    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com