Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mega, JK, Ical Populer Tapi Rendah Elektabilitas

Kompas.com - 26/05/2013, 20:17 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) menunjukkan bahwa popularitas pemimpin maupun mantan pemimpin partai politik sangat tinggi. Namun, kenyataannya popularitas itu berbanding terbalik dengan elektabilitas atau tingkat dukungan publik.

Berdasarkan hasil survei yang dipaparkan Ketua Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS Philips J Vermontes, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri paling populer dengan angka 93,3 persen. "Wajar saja, dia mantan presiden dan ketua umum partai, jadi tinggi," kata Philips saat jumpa pers di Jakarta, Minggu (26/5/2013).

Popularitas tokoh parpol lain, yakni mantan wapres dan mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla atau JK sebesar 91,1 persen, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto 78,9 persen, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical 76,3 persen, dan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa 65,7 persen.

Namun, menurut CSIS, elektabilitas tokoh politik tersebut relatif rendah. Elektabilitas Megawati hanya 5,4 persen, JK 3,7 persen, Ical 7 persen, Prabowo 15,6 persen, dan Hatta 2,2 persen. Elektabilitas mereka dikalahkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi dengan angka 28,6 persen.

"Jangan-jangan, alih generasi kepemimpinan yang semula diduga baru akan terjadi 2019 , mungkin bisa terjadi lebih cepat," kata Philips.

CSIS juga mengukur popularitas tokoh alternatif yang tidak memiliki akses ke parpol. Hasilnya, mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, paling populer dengan angka 43,5 persen. Di bawahnya ada Anies Baswedan dengan 17,5 persen, Teten Masduki 15,2 persen, Fadjroel Rahman 5,4 persen, dan sejumlah tokoh lain.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com