Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Pindahkan Fahri Hamzah dan Nasir Djamil ke Komisi III

Kompas.com - 22/05/2013, 12:37 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan rotasi antarkomisi, Rabu (22/5/2013). Dua politisi PKS, Fahri Hamzah dan Nasir Djamil, dipindahkan ke Komisi III DPR. Sebelumnya, mereka pernah ditempatkan di komisi yang menangani bidang hukum ini.

"Untuk Komisi III, memang Fahri dan Nasir Jamil akan kembali bertugas di Komisi III dengan Pak Al-Muzzammil Yusuf tetap sebagai wakil ketua," ujar Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid dalam pesan singkat yang diterima wartawan, Rabu (22/5/2013).

Hidayat mengaku rotasi  dilakukan adalah hal yang biasa dilakukan Fraksi PKS di awal masa sidang. Tidak hanya Komisi III, Hidayat mengaku juga ada pergeseran di setiap komisi dan alat kelengkapan Dewan yang lain.

Dengan masuknya Nasir Jamil dan Fahri Hamzah, berarti ada enam anggota Fraksi PKS di Komisi III. Empat orang lainnya adalah Al-Muzzamil Yusuf, Bukhori Yusuf, Adang Daradjatun, dan Aboebakar Al-Habsy. Sementara anggota Fraksi PKS lain, yakni Indra, dipindah dari Komisi III ke Komisi IX.

Indra mengaku tak keberatan dengan adanya rotasi itu. Menurut dia, Komisi IX merupakan bidangnya.

"Saya selama ini, kan, memang urus buruh, dulu saya di Komisi IX. Di PKS pun saya di departemen advokasi buruh dan nelayan, jadi sudah sesuai bidangnya," ujar Indra.

Adapun Fahri dan Nasir sebenarnya bukanlah orang baru di Komisi III yang bermitra kerja dengan Polri, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu. Keduanya sempat menduduki posisi Wakil Ketua Komisi III. Kedua politisi PKS ini pun pernah memberikan pernyataan keras mengkritik KPK.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com