Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Laporkan Jubir KPK, PKS Yakin Elektabilitas Tidak Turun

Kompas.com - 14/05/2013, 21:13 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah menyatakan, keputusan partainya melaporkan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi tidak akan mengganggu elektabilitas partainya dalam Pemilu 2014 mendatang.

Menurutnya, pelaporan tersebut justru menegaskan karakter PKS yang taat hukum. Saat ditemui di Kantor DPP PKS di Jalan TB Simatupang No 82, Jakarta Selatan, Fahri mengatakan, tidak ada alasan bagi partainya untuk takut melaporkan Johan Budi ke Mabes Polri.

"Takut itu hanya kepada Allah dan (kalau) melanggar hukum. Kalau menegakkan hukum, tidak boleh takut," kata Fahri kepada wartawan, Selasa (14/5/2013).

Sebelumnya, tim penyidik KPK mendatangi kantor DPP PKS untuk menyegel enam unit mobil yang diduga terkait dengan kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian dengan tersangka mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq, Senin (6/5/2013).

Keeseokan harinya, tim penyidik KPK kembali mendatangi kantor DPP PKS untuk menyita keenam mobil tersebut. Namun, dalam upaya tersebut, terjadi ketegangan antara pihak keamanan kantor DPP PKS dan tim eksekutor.

Menurut mereka, tim eksekutor KPK yang datang tidak dilengkapi dengan surat perintah penyitaan sehingga tidak diperbolehkan untuk membawa keenam mobil tersebut.

Fahri menambahkan, pihaknya selama ini selalu membangun karakter positif di masyarakat. "Kami di PKS tidak mau hidup dengan citra. Kami mau hidup dengan kebenaran yang kami yakini. Karakter yang kami yakini," tegasnya.

Terkait upaya penghalangan, menurutnya, adalah hal yang wajar dilakukan pihak keamanan. Hal itu disebabkan oleh banyak kasus penipuan yang terjadi di sebuah instansi yang didatangi pihak yang mengaku sebagai KPK.

"Dia (KPK) lembaga yang superbody. Bahwa lembaga sekuat ini tidak boleh salah karena tidak salah pun disalahgunakan," ujarnya.

Meski demikian, penghalangan itu tidak akan terjadi jika tim penyidik KPK menaati aturan yang berlaku.

"Saya kemarin ke KPK datang dan mengisi daftar hadir dan sebagainya. Seharusnya mereka juga. Kenapa (datang) ke DPP PKS langsung sembunyi di belakang gedung. Maksudnya apa itu?" tukasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

    Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

    Nasional
    Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

    Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

    Nasional
    Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

    Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

    Nasional
    TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

    TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

    Nasional
    Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

    Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

    Nasional
    PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

    PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

    Nasional
    Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

    Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

    Nasional
    Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

    Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

    Nasional
    Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

    Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

    Nasional
    PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

    PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

    Nasional
    Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

    Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

    Nasional
    Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

    Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

    Nasional
    Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

    Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

    Nasional
    Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

    Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

    Nasional
    Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

    Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com