"BLT Program Misterius, Alat Politik Partai Penguasa"

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi saat harga bahan bakar minyak (BBM) jadi dinaikkan terus menuai perdebatan. Program tersebut dianggap misterius dan kental muatan politis.

"Kami enggak setuju dengan adanya program misterius, yaitu pengalokasian anggaran untuk BLT karena terbukti akan dijadikan alat politik untuk partai penguasa, untuk mengelola elektabilitasnya di pemilu mendatang," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Effendi Simbolon di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (15/3/2013).

Politisi PDI Perjuangan ini menyampaikan, wacana pemerintah untuk memberikan BLT kepada masyarakat miskin sebagai kompensasi naiknya harga BBM justru malah membuatnya bingung. Jika bantuan ini diberikan, negara sulit melakukan penghematan. Padahal, alasan utama memangkas subsidi BBM dan menaikkan harganya adalah dalam rangka penghematan kas negara.

Menurut Effendi, jika ingin melakukan penghematan, pemangkasan subsidi BBM harus diimbangi dengan peningkatan sarana transportasi massal yang layak dan aman. Dengan begitu, masyarakat akan terdorong meninggalkan kendaraan pribadinya dan penggunaan BBM bisa lebih terkontrol.

Selain itu, jika ingin mengontrol penggunaan BBM dan menghemat anggaran negara, pemerintah harus melakukan konversi bahan bakar. Konversi ini yang dianggap Effendi belum tampak dilakukan oleh pemerintah.

"Kalau dikatakan (subsidi BBM) ini menjebolkan anggaran, bagaimana bisa berhemat Rp 26 triliun, tapi dikembalikan lagi dalam bentuk BLT. Jadi, sangat tidak masuk akal alasan pemerintah menaikkan harga BBM, kemudian memberikan BLT yang syarat dengan kepentingan politik," ujarnya.