Gerakan Tolak Caleg Tak Berkualitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat diminta melakukan gerakan lebih kuat untuk menolak calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tidak layak di pemilu legislatif 2014. Jika banyak caleg tidak berkualitas lolos ke Parlemen, kondisi DPR periode 2014-2019 akan semakin terpuruk.

Hal itu dikatakan pakar komunikasi politik Tjipta Lesmana dan Wakil Ketua DPR Pramono Anung di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/5/2013).

Tjipta mengapresiasi gerakan yang mulai dilakukan masyarakat dengan mempublikasikan di sosial media pose-pose syur bakal caleg dari kalangan artis. Ia berharap agar tidak terlalu banyak caleg dari kalangan artis yang lolos ke DPR periode selanjutnya.

"Mari kita berdoa, jangan terlalu banyak artis masuk ke DPR. Kalau makin banyak, kualitas demokrasi makin merosot. Artis (di DPR) selama ini tidak bunyi, enggak ngomong sama sekali," kata Tjipta tanpa mau menyebut siapa saja anggota Dewan yang dimaksud.

Tjipta menambahkan, banyak tokoh berkualitas, terutama dari kalangan akademisi yang enggan menjadi anggota Dewan lantaran citra negatif DPR akibat rentetan kasus korupsi. Walaupun persentase anggota Dewan yang terjerat kasus korupsi kecil, kata dia, namun persepsi publik kental sekali.

Pramono mengakui memang masih ada anggota Dewan dari kalangan artis yang tak menjalankan fungsi DPR dengan baik. Namun, kata dia, masih ada anggota Dewan dari kalangan artis yang berkinerja baik, seperti Rieke Dyah Pitaloka (PDI Perjuangan), Nurul Arifin (Golkar), Dedi Gumelar (PDIP), Tantowi Yahyah (Golkar), dan Vena Melinda (Demokrat).

Melihat kerja anggota Dewan saat ini, Pramono berpendapat bukan bakal caleg dari kalangan artis yang paling menentukan citra DPR ke depan. Ia lebih menyoroti bakal caleg dari kalangan pengusaha. Hasil penelusurannya terhadap daftar calon sementara (DCS) seluruh parpol, semakin banyak bakal caleg dari kalangan pengusaha di banding pemilu 2009 .

Menurut Pramono, publik perlu menyoroti caleg berlatar belakang pengusaha jika melihat terlalu besarnya pengeluaran mereka ketika pemilu. Hasil penelitian disertasi Pramono, rata-rata caleg asal pengusaha mengeluarkan dana antara Rp 1,5 miliar sampai Rp 6 miliar selama kampanye pemilu 2009 . Bahkan, kata dia, ada yang lebih besar lagi, namun tidak masuk sebagai informasi untuk disertasi.

"Dengan modal besar, enggak dikenal, mereka punya kesempatan lebih tinggi dibanding artis yang kadang terlalu percaya diri sehingga tidak keluarkan biaya yang cukup. Saya yakin artis bisa dikalahkan pengusaha. Saya setuju gerakan jangan pilih orang tak punya kapasitas. Dengan kondisi sekarang saja DPR sudah babak belur," pungkas Pramono.