JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPR yang vokal dalam kasus skandal Bank Century, Bambang Soesatyo, Selasa (23/4/2013), tak mempersoalkan jika pada akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi harus memeriksa mantan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani Indrawati di Washington DC, Amerika Serikat.
"Meskipun menimbulkan pro-kontra kenapa KPK yang berangkat ke AS, dan bukan Sri Mulyani yang kembali ke Tanah Air untuk diperiksa, buat saya tidak persoalan. Namun, menurut saya, yang jauh lebih penting adalah substansi dari hasil pemeriksaan Sri Mulyani itu sendiri. Tempat, tidak usahlah dipertanyakan lagi," kata Bambang, Selasa malam ini.
Menurut Bambang, proses dan substansi dari hasil pemeriksaan Sri Mulyani oleh KPK di era kepemimpinan Abraham Samad tak perlu diragukan. "Kalau dulu, waktu Sri Mulyani diperiksa KPK di kantornya, tetapi bukan di era kepemimpinan Abraham Samad seperti sekarang ini, tentu kita bisa mempertanyakan. Tetapi, kalau sekarang, kita tahu siapa Abraham Samad," jelasnya.
Bambang berharap tim penyidik KPK yang berangkat ke AS itu mampu mengungkap tabir kelam dari kejujuran Sri Mulyani mengungkap latar belakang dan peranan masing-masing pihak mengapa bank yang tidak layak atau tidak memenuhi syarat menerima kredit itu akhirnya malah di-bail out.
"Apakah benar penyelamatan Bank Century itu sebagai langkah penyelamatan ekonomi Indonesia, dan bukan menyelamatkan dana para nasabah yang ada di bank tersebut. Lalu, kita juga berharap tim penyidik KPK memperdalam adanya tiga surat Sri Mulyani yang ditujukan kepada Presiden SBY terkait rencana penyelamatan dan laporan soal Bank Century," paparnya lagi.
Terkait pemeriksaan Sri Mulyani, lanjut Bambang lagi, diperkirakan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap mantan Kepala Badan Analisis Fiskal Anggito Abimanyu yang pernah diperiksa KPK. "Menurut Anggito, sebagai pejabat pada waktu itu, dia tidak melihat adanya potensi dampak ekonomi yang sistemik seperti yang dikhawatirkan Bank Indonesia apabila Bank Century ditutup oleh pemerintah, dan bank itu sendiri, menurut Anggito, sebenarnya tidak perlu di-bail out," ujarnya lagi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.