Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Caleg Harus Siap Rogoh "Kocek" Rp 1 Miliar

Kompas.com - 23/04/2013, 11:45 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo memprediksi dana kampanye pada Pemilu 2014 akan lebih tinggi dibandingkan pemilu sebelumnya. Sebab, masa kampanye Pemilu 2014 relatif lebih panjang dibandingkan sebelumnya. Ia memprediksi, dana untuk kampanye bisa mencapai Rp 1 miliar.

"Menurut saya, untuk pemilihan langsung seperti sekarang ini. Kalau caleg tersebut benar-benar serius, dibutuhkan paling sedikit Rp 1 miliar, kecuali kalau hanya iseng-iseng berhadiah," ujar Bambang di Jakarta, Selasa (23/4/2013).

Ia mengungkapkan, dana sebesar itu diperlukan untuk membiayai banyak hal. Pertama, akomodasi ke daerah pemilihan seperti transportasi dan penginapan. Bambang mengaku paling tidak dua kali dalam sebulan mengunjungi daerah pemilihannya, Jawa Tengah VII, yang mencakup wilayah Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen.

"Paling tidak satu bulan dua kali sejak persaingan internal sebelum penyusunan DCS hingga Desember 2013, sementara pada bulan Januari-April akan lebih intensif. Biasanya, caleg sudah menetap sekurangnya tiga bulan sebelum pemilu," kata Bambang.

Kedua, dana kampanye untuk biaya logistik seperti kaus, spanduk, kalender, umbul-umbul, baliho, iklan di media lokasi, alat peraga berupa kartu suara, lomba kesenian, dan lomba olahraga.

Ketiga, Bambang memaparkan, dana kampanye untuk biaya bantuan sosial seperti perbaikan mushala, masjid, gereja, dan jalan desa.

Keempat, dana kampanye berupa biaya pengumpulan massa pada putaran terakhir masa kampanye.

"Kelima, ini yang berat, yaitu biaya saksi di setiap TPS yang biasanya berkisar Rp 50.000 hingga Rp 100.000 per orang. Bayangkan di setiap dapil biasanya ada 5.000-10.000 TPS. Tinggal kalikan saja jumlah itu," kata anggota Komisi III DPR ini.

Menurut Bambang, dengan sistem politik seperti saat ini, ongkos politik yang akan dikeluarkan tidak murah. Persaingan internal ataupun eksternal partai, serta masa kampanye yang jauh lebih panjang, mau tidak mau akan memaksa para caleg merogoh "kocek" lebih dalam.

"Dalam sistem demokrasi pemilihan langsung, jujur harus dikatakan, tidak ada caleg bisa terpilih dengan hanya modal dengkul. Paling tidak, selain modal ekonomi sesuai kemampuan masing-masing, untuk kebutuhan alat peraga dan operasional tim sukses juga dibutuhkan sekurang-kurangnya modal sosial dan modal politik," paparnya.

Ia melihat kerja-kerja politik dan kampanye sangat diuntungkan jika caleg sudah terkenal atau memiliki nama seperti artis, kiai, atau tokoh masyarakat.

Ikuti perkembangan dinamika politik dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

    Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

    Nasional
    Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

    Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    Nasional
    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com