Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bakal Caleg PPP Dilarang Poligami?

Kompas.com - 19/04/2013, 19:53 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Setiap bakal calon anggota legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan diminta untuk tidak memiliki lebih dari satu pasangan atau berpoligami.

Ketua Badan Pemenang Pemilu (Bapilu) PPP Fernita Darwis mengatakan, permintaan itu disampaikan oleh Ketua Umum PPP Suryadharma Ali. "Ini saya enggak bisa jamin, tapi Pak Suryadharma Ali pernah mengatakan jika seluruh fungsionaris dilarang untuk poligami," kata Fernita dalam diskusi politik bertema "Menggagas Pikiran Kartini, Jelang Pemilu 2014" di Komisi Pemilihan Umum, Jumat (19/4/2013).

Sementara itu, menanggapi persoalan ketersertaan perempuan minimal sebanyak 30 persen dari jumlah bakal caleg yang akan maju dalam Pemilu 2014, Fernita menyatakan bahwa partainya tidak mengalami kendala dalam hal tersebut. Ia mengatakan, sejak Suryadharma Ali terpilih sebagai Ketua Umum PPP, seluruh kader perempuan PPP telah dipersiapkan untuk menduduki posisi-posisi strategis. Tidak hanya itu, dari 77 daerah pemilihan yang ada, sebanyak 21 di antaranya menempatkan caleg perempuan di posisi nomor urut satu di dapil tersebut.

Sebelumnya, Fernita mengatakan bahwa PPP akan menyerahkan daftar calon sementara (DCS) ke KPU pada Senin (22/4/2013) mendatang. Proses penyerahan DCS itu akan dipimpin oleh pimpinan PPP dan jajaran pengurus DPD PPP pada pukul 09.00 WIB.

"Kami akan menyerahkan DCS secara serentak untuk wilayah pusat dan DPRD kabupaten/kota," kata Fernita di Kantor KPU, Rabu (17/4/2013).

Fernita mengatakan, dari 560 bakal caleg yang akan diajukan PPP, sebanyak 70 persen di antaranya merupakan kader internal PPP. Sisanya sebanyak 30 persen merupakan kader eksternal. Sejumlah artis juga akan ikut meramaikan jajaran bakal caleg yang maju dari PPP, seperti Angel Lelga, Lyra Virna, Mat Solar, dan Emilia Contesa.

Saat ditanya alasan mengapa ingin menyerahkan berkas daftar bakal caleg di akhir waktu pendaftaran, Fernita mengatakan, tanggal tersebut merupakan angka cantik bagi PPP. "Untuk jam karena sesuai nomor urut partai, yaitu nomor 9," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

    SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

    Nasional
    'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

    "Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

    Nasional
    Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

    Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

    Nasional
    Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

    Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

    Nasional
    Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

    Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

    Nasional
    Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

    Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

    Nasional
    Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

    Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

    Nasional
    Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

    Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

    Nasional
    'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

    "Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

    [POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

    Nasional
    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
     PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Nasional
    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

    Nasional
    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com