Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketika Parlemen Australia Tahu Betapa Malasnya Anggota DPR...

Kompas.com - 15/04/2013, 14:02 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Parlemen Australia melakukan kunjungan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Senin (15/4/2013) siang. Dalam pertemuan, antaranggota parlemen saling berbagi cerita tentang persoalan yang ada di lembaga kedua negara. Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah tentang kehadiran anggota parlemen.

Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari yang ikut dalam pertemuan itu mengeluhkan tentang jumlah kehadiran wakil rakyat yang kian menurun. Hajriyanto juga menceritakan sikap para anggota Dewan yang akhirnya membuat citra lembaga legislatif turun di mata masyarakat.

"Ada yang mengolok-olok parlemen di media sosial. Sampai ada yang mengatakan di masa reformasi itu dijuluki 5D (datang, duduk, dengar, diam, duit). Tapi setelah reformasi julukannya bukan 5D, tidak 5D tapi terima duit," ujar Hajriyanto.

Ia mengungkapkan, segala upaya telah dilakukan, seperti menerapkan absen elektrik dan perbaikan tata tertib yang mengatur sanksi pemberhentian.

"Sampai sekian kali tidak hadir, bisa langsung diberhentikan," ujar politisi Partai Golkar ini.

Anggota parlemen Australia Selatan, Alex Galladh, pun membalas Hajriyanto. Ia menceritakan kondisi parlemen di negaranya yang tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Indonesia.

"Kami memiliki beberapa kesamaan, kami datang, kami duduk, tapi kami tidak dengar dan tidak melihat uangnya," ujar Alex.

Alex mengaku tak memiliki jawaban mengapa para anggota parlemen ini tidak hadir. Sama seperti di Indonesia, Alex mengatakan, kinerja parlemen di Australia juga disoroti masyarakat melalui media sosial.

"Ini juga tantangan bagi kami. Tapi di sisi lain harus menjaga kelakuan kami sendiri. Sebagai anggota terbaik di delegasi ini, pengalaman saya, jabatan ini tidak bisa teratur," katanya.

Ia juga mengatakan, ketika proses sidang disorot media masa, bahkan tak jarang suhu politik yang memanas dipertontonkan secara terbuka oleh para anggota parlemen di negaranya. Meski demikian, Alex mengungkapkan, anggota parlemen di sana tidak melulu berorientasi pada uang.

"Di Australia ada dua cara penggajian. Pertama di bulanan dan per kehadiran uang untuk makan dan akomodasi. Kami di parlemen itu tak hanya dituntut absen, tapi harus hadir. Jika tak datang, ya tak dibayar," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sandra Dewi Kembali Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Suaminya

Sandra Dewi Kembali Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Suaminya

Nasional
Ramai soal Biaya UKT, Muhadjir: Jangan Tiba-tiba Naik, Terlalu Sembrono

Ramai soal Biaya UKT, Muhadjir: Jangan Tiba-tiba Naik, Terlalu Sembrono

Nasional
Kepala BIN: IKN Cermin Transformasi Indonesia Menuju Negara Maju Modern

Kepala BIN: IKN Cermin Transformasi Indonesia Menuju Negara Maju Modern

Nasional
5 Poin Terkait Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

5 Poin Terkait Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

Nasional
Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com