Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ramadhan: Presiden SBY "Nge-Tweet", Jangan Ada Makian

Kompas.com - 11/04/2013, 12:05 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan meminta para pengguna Twitter atau Tweeps untuk lebih santun dalam berkicau di media sosial. Pasalnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan segera merilis akun Twitter pribadinya.

"Ini positif ketika keluarga Cikeas mempunyai Twitter. Publik bisa menyalurkan aspirasi dan ekspresi politiknya langsung. Tapi, saya ajak publik, mari kita tetap dalam tataran etika dan tidak usah pakai 'kebun binatang'. Ada cara yang baik untuk berdiskusi," ujar Ramadhan di Kompleks Parlemen, Kamis (11/4/2013).

Ia mengatakan, disadari bahwa aktifnya Presiden di dunia maya akan membuat Presiden menjadi tidak eksklusif. Namun, ia menegaskan, Presiden tidak akan mengkriminalisasi celaan yang ditujukan kepadanya. Hanya saja, Ramadhan meminta agar pengguna Twitter bisa mengontrol diri dalam menyampaikan kritik kepada Presiden.

"Gunakan kata-kata keras dan kritis boleh. Tapi jangan yang makian, kebun binatang, dan sebagainya karena ini ruang terbuka yang dibaca oleh generasi muda," kata Wakil Ketua Komisi I ini.

Lebih lanjut, Ramadhan juga mengatakan, hadirnya akun Twitter pribadi Presiden akan menimbulkan reaksi dari sejumlah akun anonim seperti @TrioMacan2000 yang selama ini kerap melemparkan isu-isu politik. Akan tetapi, katanya, hal itu tidak akan menghalangi Presiden untuk nge-tweet.

"Kan bisa ada yang dibaca, bisa tidak. Jadi tergantung pilihan masing-masing. Pak Presiden tidak akan mengkriminalisasi," ujarnya.

Akun pribadi Presiden

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bakal memiliki akun Twitter sendiri. Akun itu akan dibuat dalam waktu dekat agar segera bisa berkomunikasi langsung dengan rakyat.

Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan, dibanding media sosial yang ada, Twitter dianggap paling memberikan pengaruh luas kepada masyarakat. Sebenarnya, Istana Presiden sudah memiliki akun resmi, yakni @istanarakyat. Hanya saja, kata Julian, Presiden merasa perlu memiliki akun pribadi.

"Namanya akan kita ketahui pada saat beliau menyampaikan secara langsung dalam waktu yang tidak terlalu lama," kata Julian, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (10/4/2013).

Siapa yang akan mengelola akun? Julian menjelaskan, akun itu sehari-hari akan dikelola oleh tim. Namun, Presiden bisa nge-tweet sendiri jika ada informasi penting yang ingin disampaikan kepada publik.

"Tentu dengan tanda atau simbol tertentu yang menegaskan itu dikirimkan langsung oleh Presiden. Tapi, keseharian akun tersebut akan dikelola oleh tim," ujar Julian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

    Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

    Nasional
    Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

    Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

    Nasional
    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

    Nasional
    Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

    Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

    Nasional
    Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

    Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

    Nasional
    Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

    Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

    Nasional
    Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

    Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

    Nasional
    PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

    PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

    Nasional
    Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

    Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

    Nasional
    Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

    Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

    Nasional
    Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

    Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

    Nasional
    Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

    Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

    Nasional
    Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

    Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

    Nasional
    Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

    Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com