Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polisi Bali Palak Turis, Ini Komentar Kapolri

Kompas.com - 04/04/2013, 15:30 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Institusi Kepolisian RI kembali tercoreng dengan perilaku korup anggotanya. Terbaru, beredar video berjudul "Polisi Korupsi di Bali" di YouTube yang memperlihatkan aksi pemerasan polisi lalu lintas kepada seorang turis.

Bagaimana tanggapan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo? Timur mengaku sudah menerima informasi mengenai kelakuan oknum polisi di Bali. Menurut dia, permasalahan itu menjadi perhatian Mabes Polri. Kasus itu, katanya, masih dalam proses tindak lanjut. 

"Kami komitmen pelanggaran sekecil apa pun kita tindak tegas. Apa itu kaitannya dengan masalah disiplin atau etika," kata Kapolri di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (4/4/2013).

Seperti diberitakan, berdasarkan rekaman video, awalnya seorang polisi di Bali hendak menilang turis yang mengaku berasal dari Belanda. Di dalam pos, polisi tersebut menyebutkan kesalahan turis tersebut, yakni tidak mengenakan helm saat mengendarai sepeda motor.

Namun, polisi itu langsung menawarkan jalan damai. "Kalau di pengadilan, kamu harus membayar Rp 1.250.000, tapi kalau di sini, hanya Rp 200.000 saja," ujar polisi itu.

Tak pikir panjang, turis yang mengaku bernama Van Der Spek langsung menyodorkan uang Rp 200.000 berupa empat lembar pecahan Rp 50.000. Video pun berakhir dengan minum bir bersama. Bir dibeli polisi itu dengan uang hasil korupsi.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Polisi Palak Turis

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Diperiksa Dewas KPK 6 Jam, Nurul Ghufron Akui Telepon Pihak Kementan Terkait Mutasi Pegawai

    Diperiksa Dewas KPK 6 Jam, Nurul Ghufron Akui Telepon Pihak Kementan Terkait Mutasi Pegawai

    Nasional
    Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

    Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

    Nasional
    Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

    Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

    Nasional
    Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

    Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

    Nasional
    Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan 'Sesuai Kebutuhan Presiden'

    Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan "Sesuai Kebutuhan Presiden"

    Nasional
    Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

    Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

    Nasional
    Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

    Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

    Nasional
    Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

    Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

    Nasional
    Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

    Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

    Nasional
    Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju pada Pilkada Jabar

    Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju pada Pilkada Jabar

    Nasional
    Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

    Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

    Nasional
    Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

    Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

    Nasional
    4 Poin Krusial dalam Revisi UU MK, Evaluasi Hakim hingga Komposisi Anggota MKMK

    4 Poin Krusial dalam Revisi UU MK, Evaluasi Hakim hingga Komposisi Anggota MKMK

    Nasional
    Kasus TPPU Hasbi Hasan, KPK Kembali Periksa Kepala Biro Umum Mahkamah Agung

    Kasus TPPU Hasbi Hasan, KPK Kembali Periksa Kepala Biro Umum Mahkamah Agung

    Nasional
    Anggarannya Besar, Program Makan Siang Gratis Prabowo Bakal Dimonitor KPK

    Anggarannya Besar, Program Makan Siang Gratis Prabowo Bakal Dimonitor KPK

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com