Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ke Eropa, Komisi III Akan Habiskan Rp 6,5 Miliar

Kompas.com - 24/03/2013, 22:23 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat akan kembali ke keluar negeri. Kini, mereka berencana berkunjung ke empat negara Eropa, yakni Rusia, Inggris, Perancis, dan Belanda. Alasannya, studi banding dalam rangka penyusunan RUU Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Uchok Sky Khadafi Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA mengatakan, jika kunjungan ke empat negara di Eropa direalisasikan, Komisi III DPR akan menghabiskan uang negara sekitar Rp 6,5 Miliar. Angka itu dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangaan Nomor 37/PMK. 02/2012 Tentang Standar Biaya Tahun 2013 . "Kami meminta Komisi III membatalkan perjalanan dinas itu," kata Uchok di Jakarta, Minggu ( 24/3/2013 ).

Uchok merinci, biaya ke Prancis dengan asumsi 13 anggota Dewan ditambah 2 staf dibutuhkan dana sebesar Rp 1.673.226.000 . Untuk ke Rusia sebesar Rp 1.595.043.000 , ke Belanda Rp 1.330.695.000 , dan ke Inggris Rp 1.907.154.000 .

Uchok mempertanyakan tujuan yang disampaikan pihak Komisi III bahwa ingin mencari tahu perihal sejumlah pasal kontroversial, mulai dari soal santet hingga penyadapan. Jika ingin membuat aturan yang berdasarkan Pancasila, budaya, dan karakter bangsa sendiri, kata Uchok, seharusnya tidak lagi meniru aturan hukum negara lain.

"Jadi untuk apa ke luar negeri? Jangan- jangan perjalanan ke luar negeri hanya mencari argumentasi untuk mempreteli kewenangan KPK dalam penyadapan. Sekali lagi, jika DPR menghapuskan pasal terkait penyadapan yang dimiliki oleh KPK, berarti DPR sedang melakukan penghianatan kepada rakyat," pungkas Uchok.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Enggan Biayai Food Estate Pakai APBN Lagi

    Jokowi Enggan Biayai Food Estate Pakai APBN Lagi

    Nasional
    Paus Fransiskus Dijadwalkan Bertemu Jokowi September, Ini Agendanya...

    Paus Fransiskus Dijadwalkan Bertemu Jokowi September, Ini Agendanya...

    Nasional
    Kemenag Wajibkan ASN-nya Cegah Judi 'Online', Yang Bermain Kena Sanksi

    Kemenag Wajibkan ASN-nya Cegah Judi "Online", Yang Bermain Kena Sanksi

    Nasional
    Ambulans Disetop Karena Rombongan Jokowi Lewat, Istana Minta Maaf

    Ambulans Disetop Karena Rombongan Jokowi Lewat, Istana Minta Maaf

    Nasional
    Mutasi Polri, Brigjen Helfi Assegaf Jadi Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim

    Mutasi Polri, Brigjen Helfi Assegaf Jadi Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim

    Nasional
    Muhammadiyah Tak Menolak Izin Kelola Tambang, Masih Lakukan Kajian

    Muhammadiyah Tak Menolak Izin Kelola Tambang, Masih Lakukan Kajian

    Nasional
    Kantor Presiden di IKN Bisa Digunakan Jokowi Pada Juli

    Kantor Presiden di IKN Bisa Digunakan Jokowi Pada Juli

    Nasional
    Data di 282 Layanan Kementerian/Lembaga Hilang Imbas Peretasan PDN, Hanya 44 yang Punya 'Back Up'

    Data di 282 Layanan Kementerian/Lembaga Hilang Imbas Peretasan PDN, Hanya 44 yang Punya "Back Up"

    Nasional
    Bansos Presiden Pun Dikorupsi, Negara Rugi Rp 125 M

    Bansos Presiden Pun Dikorupsi, Negara Rugi Rp 125 M

    Nasional
    Saat PPATK Ungkap 1.000 Lebih Anggota Dewan Main Judi Online

    Saat PPATK Ungkap 1.000 Lebih Anggota Dewan Main Judi Online

    Nasional
    Hari Ini, Emirsyah Satar Jalani Sidang Tuntutan Pengadaan Pesawat di Maskapai Garuda

    Hari Ini, Emirsyah Satar Jalani Sidang Tuntutan Pengadaan Pesawat di Maskapai Garuda

    Nasional
    Hari Ini, Sosok yang Ancam 'Buldozer' Kemenkominfo Jalani Sidang Vonis Perkara BTS 4G

    Hari Ini, Sosok yang Ancam "Buldozer" Kemenkominfo Jalani Sidang Vonis Perkara BTS 4G

    Nasional
    Pakar IT Sebut Pemblokiran Tak Efektif Tuntaskan Persoalan Judi Online

    Pakar IT Sebut Pemblokiran Tak Efektif Tuntaskan Persoalan Judi Online

    Nasional
    Basmi Judi Online: Urgen Penindakan, Bukan Pencegahan

    Basmi Judi Online: Urgen Penindakan, Bukan Pencegahan

    Nasional
    Ungkap Alasan Ingin Maju Pilkada Jakarta, Sudirman Said Mengaku Dapat Tawaran dari Sejumlah Partai

    Ungkap Alasan Ingin Maju Pilkada Jakarta, Sudirman Said Mengaku Dapat Tawaran dari Sejumlah Partai

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com