Alokasi Subsidi Kesehatan Terlalu Minim

JAKARTA, KOMPAS.com - Kalangan DPR meminta pemerintah mengalokasikan anggaran lebih besar untuk subsidi kesehatan, terutama untuk pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional yang akan berlaku pada Januari 2014.  

"Pemerintah jangan terlalu pelit mengeluarkan anggaran untuk kesehatan rakyat. Ini menyangkut investasi jangka panjang untuk kemajuan bangsa," kata anggota Komisi IX DPR RI, Zuber Safawi, di Jakarta, Senin (18/3/2013).  

Menurut Zuber, dibandingkan dengan alokasi subsidi di sektor energi yang pada 2013 mencapai Rp 274,7 triliun, subsidi sektor kesehatan tahun yang sama, antara lain Jamkesmas bagi 86,4 juta jiwa dan Jampersal bagi 2,7 juta jiwa ibu hamil, hanya sebesar Rp 8,3 triliun. 

"Artinya, subsidi kesehatan untuk masyarakat miskin hanya 3 persen dari subsidi energi kita," katanya.  

Zuber menyayangkan sikap Menteri Keuangan, yang hanya bersedia membiayai kesehatan rakyat miskin (penerima bantuan iuran) Rp 15.000 per orang per bulan. Jumlah ini jauh lebih kecil daripada usulan beberapa pihak seperti Kementerian Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Askes, dan DPR yang berkisar antara Rp 20.000-Rp 36.000 per orang.  

"Ini bukti pemerintah masih kurang berpihak pada masyarakat kecil," katanya.  

Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegaskan pemerintah hanya akan menganggarkan Rp 16,07 triliun di RAPBN 2014, untuk penerima bantuan iuran (PBI) atau besaran premi PBI Rp 15.500 per orang per bulan.  Kementerian keuangan mengkhawatirkan beban fiskal yang muncul akibat pembengkakan  BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014.  

"Saya justru khawatir alasan fiskal adalah sesuatu yang dibuat-buat. Coba cermati, produk domestik bruto (PDB) kita tumbuh 7 persen per tahun, dan saat ini Indonesia masuk negara 20 besar dunia dengan PDB tertinggi," ungkapnya.

Mengutip data IMF, Zuber menyebutkan bahwa Indonesia masuk peringkat ke-16 negara tertinggi PDB-nya dengan nilai 845 miliar Dollar AS. Sementara menurut Bank Dunia, Indonesia berada di peringkat 18 dengan PDB mencapai  706 miliar dollar AS.  

Bahkan, diprediksi PDB Indonesia pada 2014 akan mencapai 1 triliun dollar AS atau sekitar Rp 9.500 triliun.  

Zuber mempertanyakan besarnya pendapatan pemerintah dari cukai rokok yang mencapai Rp 84 triliun pada 2012. "Coba bayangkan risiko kesehatannya dari penjualan rokok yang besar itu. Harusnya  ada kompensasi besar pula bagi masyarakat," katanya.