Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Demokrat "Pede" Hadapi Anas

Kompas.com - 27/02/2013, 17:37 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat mengaku lebih siap menghadapi prahara pasca-lengsernya Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Alasannya, prahara itu dihadapi bersama Majelis Tinggi yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono.

Ketua Pusat Pengembangan Strategis dan Kebijakan DPP Demokrat Ulil Abshar Abdalla mengatakan, partainya sudah terbiasa menghadapi prahara. Hanya, kata dia, ada perbedaan mendasar cara menghadapi prahara tersebut ketika partai dikendalikan Anas dengan di bawah kendali SBY.

Ketika dipegang Anas, kata Ulil, partai tak punya nakhoda yang dapat memberikan arahan, strategi yang jelas dan terukur untuk diketahui seluruh kader Demokrat. Kini, SBY dinilai tahu bagaimana menghadapi prahara tersebut. Hal itu, menurut dia, terlihat ketika SBY memberi arahan bagaimana menghadapi krisis kepada seluruh pengurus partai ketika Rapat Pimpinan Nasional Demokrat beberapa waktu lalu.

"Partai Demokrat sekarang lebih pede menghadapi prahara karena ada pemandu yang jelas," kata Ulil saat jumpa pers di Jakarta, Rabu ( 27/2/2013 ). Ikut dalam jumpa pers Sekretaris Departemen Pemajuan dan Perlindungan HAM Rachlan Nasidik serta Biro Perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat M Husni Thamrin.

Ulil mengaku sedih dengan langkah Anas. Dia menilai tidak terpuji sikap Anas yang mundur sebagai Ketua Umum Demokrat lantaran ingin "membuka lembaran" yang bernada ancaman. Ulil menganggap Anas menjadi titik temu dari sejumlah kepentingan yang selama ini sakit hati terhadap SBY. "Ini kami sayangkan karena ancaman itu diarahkan bukan hanya kepada partai, tapi simbol kehormatan Partai Demokrat, yaitu SBY," kata Ulil.

Seperti diberitakan, Anas mengaku memiliki standar etika yang selalu dipegang. Jika ditetapkan tersangka, Anas mengaku akan mengundurkan diri sebagai ketua umum. Dia lalu mundur setelah ditetapkan tersangka terkait kasus dugaan korupsi proyek Hambalang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, Anas menyebut situasi yang dia hadapi sekarang bukan akhir dari segalanya. Ia menyebut banyak halaman yang akan dibuka bersama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

    Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

    Nasional
    Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

    Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

    Nasional
    Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

    Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

    Nasional
    Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

    Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

    Nasional
    BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

    BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

    Nasional
    Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

    Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

    Nasional
    Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

    Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

    Nasional
    PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

    PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

    Nasional
    Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

    Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

    Nasional
    Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

    Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

    Nasional
    Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

    Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

    Nasional
    Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

    Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

    Nasional
    Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

    Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

    Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com