Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wah, Tak Ada Tanda Tangan Anas di Undangan Rapimnas Demokrat

Kompas.com - 15/02/2013, 15:05 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Undangan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat sudah beredar. Hajatan itu akan dilaksanakan pada 17 Februari 2013. Namun, undangan tersebut tak mencantumkan tanda tangan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Dalam undangan hanya tercantum tanda tangan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono.

"Betul, tidak ada tanda tangan Anas," kata Ketua DPD Partai Demokrat Bali Mudharta. Namun, ia melihat tidak adanya nama Anas di undangan itu karena tugas dan kewenangan terkait penataan dan konsolidasi partai sudah diambil alih Majelis Tinggi.

Meski demikian, Mudharta mengingatkan bahwa Anas juga bagian dari Majelis Tinggi. "Anas kan bagian dari Majelis Tinggi dengan jabatan Wakil Ketua. Jadi, tidak ada (maksud) untuk melengserkan Anas. Di internal Demokrat sama sekali tidak ada suara-suara seperti itu," tegas dia.

Tetapi, suara berbeda ternyata ada di internal Partai Demokrat. Salah satu pengurus partai yang menolak disebutkan namanya mengatakan ketiadaan tanda tangan itu janggal. Selama ini, menurut dia, undangan setingkat Rapimnas selalu ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

"Seharusnya ini tidak boleh. Di organisasi mana pun harusnya ketua dan sekretaris. Kalau ini kan seperti ketidaklaziman dalam berorganisasi," kata sumber tersebut. Dia pun berpendapat ada upaya untuk menyingkirkan Anas dari Partai Demokrat. Hanya saja, menurut dia, upaya tersebut berbalik menjadi langkah bunuh diri karena pendukung Anas di daerah masih kuat.

Secara terpisah, Ketua DPR Marzuki Alie yang juga pengurus teras Partai Demokrat menyatakan tidak tahu mengapa undangan tidak mencantumkan tanda tangan Anas. "Saya tidak tahu. Teknis tanya Pak Wacik. Itu teknis administrasi," ujar dia.

Namun, Marzuki mengatakan, sekalipun tanpa tanda tangan Anas, undangan itu tetap sah. "Undangan sekretariat saja sah kok," tegas dia.

Partai Demokrat akan menggelar Rapimnas pada Minggu (17/2/2013). Undangan yang diperoleh Kompas.com dialamatkan kepada para pengurus DPP Partai Demokrat berupa surat. Di dalam undangan disebutkan, agenda Rapimnas adalah "tindak lanjut dari kebijakan Majelis Tinggi". Rapimnas akan digelar di Hotel Sahid, Jakarta, mulai pukul 13.00 WIB.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Krisis Demokrat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pemerintah Saudi Tambah Layanan 'Fast Track' Jemaah Haji Indonesia

    Pemerintah Saudi Tambah Layanan "Fast Track" Jemaah Haji Indonesia

    Nasional
    Banjir Luluh Lantakkan Sebagian Sumatera Barat, Lebih dari 40 Orang Tewas

    Banjir Luluh Lantakkan Sebagian Sumatera Barat, Lebih dari 40 Orang Tewas

    Nasional
    Berkaca Kecelakaan di Ciater, Polisi Imbau Masyarakat Cek Dulu Izin dan Kondisi Bus Pariwisata

    Berkaca Kecelakaan di Ciater, Polisi Imbau Masyarakat Cek Dulu Izin dan Kondisi Bus Pariwisata

    Nasional
    Dugaan SYL Memeras Anak Buah dan Upaya KPK Hadirkan 3 Dirjen Kementan Jadi Saksi

    Dugaan SYL Memeras Anak Buah dan Upaya KPK Hadirkan 3 Dirjen Kementan Jadi Saksi

    Nasional
    Jokowi Santap Nasi Goreng dan Sapa Warga di Sultra

    Jokowi Santap Nasi Goreng dan Sapa Warga di Sultra

    Nasional
    Prabowo Klaim Serasa Kubu 'Petahana' saat Pilpres dan Terbantu Gibran

    Prabowo Klaim Serasa Kubu "Petahana" saat Pilpres dan Terbantu Gibran

    Nasional
    Prabowo Mengaku Diuntungkan 'Efek Jokowi' dalam Menangkan Pilpres

    Prabowo Mengaku Diuntungkan "Efek Jokowi" dalam Menangkan Pilpres

    Nasional
    Bantah Menang Pilpres Akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

    Bantah Menang Pilpres Akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta 'Uang Pelicin' ke Kementan

    [POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta "Uang Pelicin" ke Kementan

    Nasional
    Sejarah Hari Buku Nasional

    Sejarah Hari Buku Nasional

    Nasional
    Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

    UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

    Nasional
    KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

    KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

    Nasional
    Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

    Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

    Nasional
    Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

    Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com