Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jumat, SBY Kumpulkan Majelis Tinggi Demokrat

Kompas.com - 07/02/2013, 23:05 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono akan melakukan pertemuan dengan jajaran Majelis Tinggi Demokrat di kediamannya, di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/2/2013).

"Beliau sudah punya rencana untuk panggil semua anggota Majelis Tinggi besok sore," kata anggota Dewan Pembina Demokrat yang juga adalah Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan seusai bertemu dengan SBY di Puri Cikeas, Kamis (7/2/2013) malam.

Selain Syarif, ikut dalam pertemuan itu tiga menteri asal Demokrat lainnya, yakni Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Menteri ESDM Jero Wacik, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo. Pertemuan digelar sekitar 1,5 jam.

Majelis Tinggi Demokrat terdiri dari sembilan elite Demokrat, yakni SBY, Wakil Ketua Dewan Pembina Marzuki Alie, Sekretaris Dewan Pembina Jero Wacik, Sekretaris Dewan Kehormatan TB Silalahi, Ketua Umum DPP Anas Urbaningrum, dua Wakil Ketua Umum DPP Max Sopacua dan Jhonny Alen, Sekretaris Jenderal DPP Edhi Baskoro Yudhoyono, dan Direktur Eksekutif DPP Toto Riyanto.

Syarif mengatakan, dalam pertemuan tadi, SBY meminta penjelasan situasi internal Demokrat selama SBY melakukan kunjungan kerja ke luar negeri sekaligus umrah. Menurut dia, SBY juga sudah menerima laporan langsung dari para pengurus daerah.

SBY, lanjut Syarif, menyebut sudah memiliki solusi untuk menyelesaikan masalah Demokrat. "Beliau (SBY) sudah punya solusi saat shalat subuh di Mekkah dan Madinah. Opsi itu adalah bagaimana menata kembali Partai Demokrat dan bagaimana konsolidasi untuk semua kader partai. Menata kembali integritas kader, bagaimana etika politik santun, bersih, dan cerdas dijalankan konsisten," kata dia.

Ketika ditanya apakah SBY menjelaskan bentuk konkret solusi, menurut Syarif, SBY akan memaparkannya dalam pertemuan Majelis Tinggi besok. "Pokoknya tunggu aja besok," pungkas dia.

Seperti diberitakan, polemik Demokrat kembali mencuat setelah rilis hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan elektabilitas Partai Demokrat tinggal 8,3 persen. Dugaan keterlibatan Anas dalam kasus dugaan korupsi Hambalang disebut menjadi salah satu faktor penyebab terus merosotnya elektabilitas Demokrat.

SBY bahkan sampai menanggapi hasil survei itu dari Arab Saudi. SBY menyebut penyelesaian kasus yang terkatung-katung di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi dampak kemerosotan terhadap posisi Partai Demokrat.

Presiden meminta KPK segera menuntaskan berbagai kasus secara tepat dan jelas. "Jika salah katakan salah, jika benar katakan benar. Termasuk kasus Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang mendapat sorotan luas masyarakat, tetapi KPK belum menentukan putusannya," kata SBY.

Berita terkait dapat pula dibaca dalam topik Demokrat Terjun Bebas

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Fraksi PDI-P Janji Bakal Kritis Sikapi Revisi UU Polri

    Fraksi PDI-P Janji Bakal Kritis Sikapi Revisi UU Polri

    Nasional
    Muhammadiyah Tak Mau Tergesa-gesa Sikapi Izin Kelola Tambang untuk Ormas

    Muhammadiyah Tak Mau Tergesa-gesa Sikapi Izin Kelola Tambang untuk Ormas

    Nasional
    Jokowi Resmikan Persemaian Mentawir di Kalimantan Timur

    Jokowi Resmikan Persemaian Mentawir di Kalimantan Timur

    Nasional
    DPR Setujui Calvin Verdonk dan Jens Raven Berstatus WNI

    DPR Setujui Calvin Verdonk dan Jens Raven Berstatus WNI

    Nasional
    Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Dinilai Kurang Inklusif Ketimbang Tim Transisi Era Jokowi

    Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Dinilai Kurang Inklusif Ketimbang Tim Transisi Era Jokowi

    Nasional
    Buka Rapat Paripurna, Puan: 119 Anggota DPR Hadir, 172 Izin

    Buka Rapat Paripurna, Puan: 119 Anggota DPR Hadir, 172 Izin

    Nasional
    Hari Ini, Polri Ekstradisi Buronan Paling Dicari di Thailand Chaowalit Thongduan

    Hari Ini, Polri Ekstradisi Buronan Paling Dicari di Thailand Chaowalit Thongduan

    Nasional
    Jokowi Ungkap Biaya Pembangunan Kereta Cepat Lebih Murah Dibanding MRT

    Jokowi Ungkap Biaya Pembangunan Kereta Cepat Lebih Murah Dibanding MRT

    Nasional
    Tantang Kepala Daerah, Jokowi: Tunjuk Jari Siapa yang Sanggup Bangun MRT dengan APBD?

    Tantang Kepala Daerah, Jokowi: Tunjuk Jari Siapa yang Sanggup Bangun MRT dengan APBD?

    Nasional
    Kata Gerindra soal Pelibatan Partai Koalisi di Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran

    Kata Gerindra soal Pelibatan Partai Koalisi di Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran

    Nasional
    Puji Penghijauan di Balikpapan dan Surabaya, Jokowi: Kota Lain Saya Tunggu ...

    Puji Penghijauan di Balikpapan dan Surabaya, Jokowi: Kota Lain Saya Tunggu ...

    Nasional
    Kemenaker Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kawasan Eropa

    Kemenaker Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kawasan Eropa

    Nasional
    Soal Polemik Tapera, Fahira Idris Minta Pemerintah Perhatikan Keluhan Rakyat

    Soal Polemik Tapera, Fahira Idris Minta Pemerintah Perhatikan Keluhan Rakyat

    Nasional
    Jokowi Minta Pemda Bangun Transportasi Publik ART, Jauh Lebih Murah dari MRT

    Jokowi Minta Pemda Bangun Transportasi Publik ART, Jauh Lebih Murah dari MRT

    Nasional
    PKB Utus Ketua DPW Jakarta Komunikasi dengan Anies Terkait Pilkada 2024

    PKB Utus Ketua DPW Jakarta Komunikasi dengan Anies Terkait Pilkada 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com