Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Perlu Tuntas Berantas Korupsi

Kompas.com - 02/01/2013, 14:47 WIB
Christoporus Wahyu Haryo P

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tahun 2013 diprediksi menjadi tahun yang sulit bagi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tantangan yang dihadapi tidak hanya meningkatkan soliditas dan kinerja kabinet, tetapi juga bagaimana Presiden mengantisipasi korupsi politik yang diprediksi bakal mencapai puncaknya pada tahun ini.

"Tidak bisa tidak, tahun 2013 ini Presiden juga harus all out (tuntas) dalam pemberantasan korupsi. Lebih baik Presiden tidak ragu dalam membersihkan dan membuka orang-orang di partainya dan di kementerian yang terindikasi korup," kata Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif, Selasa (1/1/2012).

Persoalan soliditas dan kinerja kabinet akan menjadi persoalan sulit karena tahun ini diprediksi menjadi muara konflik kepentingan di kabinet. Kementerian yang berada dalam penguasaan partai cenderung bekerja dalam orientasi kepentingan partai untuk memenangi Pemilu 2014, apalagi tahun ini merupakan kesempatan terakhir untuk mengeruk sumber daya di pemerintahan untuk persiapan pemilu.

Langkah Presiden, menurut Yudi, bakal makin berat karena korupsi yang menjerat sejumlah kader partainya dalam kasus wisma atlet dan Hambalang. Belum lagi kegaduhan yang mungkin timbul akibat kasus Bank Century yang tidak kunjung tuntas. Tahun 2013 menjadi fase yang sangat kritis dalam transisi demokrasi di Indonesia.

"Saatnya semua harus bebenah. DPR juga harus memelihara kehormatannya dengan bekerja benar-benar merepresentasikan untuk kepentingan rakyat. Jangan justru mereka sendiri yang mengubur demokrasi," katanya.

Terkait dengan upaya membenahi kinerja pemerintahan, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha secara terpisah mengatakan, konsolidasi kabinet menjadi fokus perhatian di awal tahun. Dalam tiga bulan pertama 2013, kementerian yang kinerjanya belum memenuhi target harus melakukan pembenahan untuk mengatasi kekurangan.

"Sejauh ini, masih ada toleransi bagi kementerian atau lembaga untuk melakukan perbaikan hingga tiga bulan ke depan. Kalau dipandang perlu dilakukan reshuffle, tentu Presiden dengan pertimbangan tertentu akan mengambil keputusan," katanya.

Menurut Julian, Presiden memahami betul, tahun 2013 merupakan tahun politik. Beberapa kali Presiden mengingatkan menteri untuk bekerja all out memprioritaskan kepentingan rakyat. Menteri yang lebih mementingkan partai dipersilakan mundur dari kabinet.

Terkait jabatan Menpora yang lowong, Julian menyatakan, Presiden dalam waktu dekat akan mengumumkan pengganti Andi Mallarangeng. "Proses seleksi sedang dijalankan dan Presiden tentu memiliki pertimbangan sendiri," kata Julian. (WHY)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    [POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

    [POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

    Nasional
    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
     PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Nasional
    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

    Nasional
    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    Nasional
    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    Nasional
    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Nasional
    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Nasional
    'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    "Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    Nasional
    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Nasional
    Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

    Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

    Nasional
    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Nasional
    Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Nasional
    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com