Politisi Korup karena Gagalnya Pencegahan KPK?

JAKARTA, KOMPAS.com — Terjeratnya para elite partai politik dalam kasus korupsi dinilai akibat kegagalan bidang pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal itu dikatakan Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah, Jumat (28/12/2012). Hal itu dikatakan Basarah menyikapi catatan sepanjang tahun 2012 KPK bahwa elite parpol, terutama mereka yang berada di DPR, menjadi aktor utama korupsi di Indonesia. Mereka hampir selalu terlibat dalam kasus korupsi yang ditangani KPK.

Basarah mengatakan, elite parpol korup hanya sebagian kecil. Terjeratnya mereka ialah karena sistem politik yang mendorong perilaku korup. Tak adanya peran KPK, tambah dia, terlihat dari tidak adanya masukan KPK dalam perubahan sistem pemilukada dan pemilu legislatif yang masih berbiaya mahal.

"Mahalnya biaya menjadi anggota legislatif, apalagi menjadi kepala daerah, menjadi faktor pendorong utama para elite politik melakukan korupsi. Menurut UU KPK, tugas dan kewenangan mereka bukan hanya penindakan, melainkan juga pencegahan," kata Basarah.

Basarah menambahkan, KPK seharusnya membentuk tim khusus untuk mengkaji peraturan perundang-undangan mana saja yang berpotensi melahirkan praktik korupsi. Tim itu dapat melibatkan pihak pemerintah, DPR, pakar, akademisi, LSM, dan berbagai pihak lain.

"Selama berbagai sistem dan regulasi yang mendorong perilaku korup itu belum dibongkar, itu hanya akan menjadi cerita sinetron serial," pungkas anggota Komisi III DPR itu.