Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Elektabilitas Ical Sulit Didongkrak

Kompas.com - 14/12/2012, 20:55 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Sugeng Soerjadi Syndicate, Toto Sugiarto, menilai bahwa musibah lumpur Lapindo menjadi batu ganjalan bagi pencalonan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical sebagai presiden dalam pemilihan umum 2014. Toto berpendapat bahwa pemilih dari kalangan menengah atas melihat Ical tidak layak memimpin karena skandal itu.

Hal tersebut disampaikan oleh Toto, menanggapi surat Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung yang meminta Ical meningkatkan elektabilitasnya. "Kalangan menengah ke atas yang membaca, well informed, dapat melihat kapabilitas Ical. Menurut mereka, orang yang telah menelantarkan banyak orang itu tidak layak untuk menjadi pemimpin," kata Toto di kantor Badan Pengawas Pemilu, Jakarta, Jumat (14/12/2012).

Toto memaparkan, percuma Akbar Tandjung meminta Ical meningkatkan elektabilitasnya sebab, menurutnya, elektabilitas Ical sulit diangkat. Toto berpendapat bahwa Ical akan sulit menerobos papan atas persaingan capres, termasuk tak dapat bersaing dengan kader Golkar, Jusuf Kalla atau JK. "Saya kira angka yang diraih Ical sudah terukur. Kalau komposisi capres seperti sekarang, dia tidak akan menang," ujarnya.

Ia menambahkan, selain skandal lumpur Lapindo, Ical juga terjerat isu pajak. Hal itu membuat elektabilitas Ical sulit merangsek ke papan atas. Menurut Toto, beban skandal yang menjerat Ical terlalu banyak. Kengototan Ical untuk maju hanyalah ambisi pribadi.

"Dia (Ical) sudah pernah jadi Menko. Saya kira ambisi tertingginya itu (Presiden). Jadi sah-sah saja dan jangan lupa, dia ketua partai terbesar. Dia sangat mungkin untuk maju dalam arena capres. Namun, sampai sekarang memang JK lebih populer dari Ical," katanya.

Sebelumnya, Akbar Tandjung mengirimkan surat kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar yang intinya meminta agar elektabilitas Ical sebagai capres partai tersebut segera ditingkatkan. Surat itu pun langsung diterima oleh Ical.

Hal itu dibenarkan oleh Ketua DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu, Ade Komarudin saat dijumpai di kompleks Gedung Parlemen Senayan, Jumat (14/12/2012). Ade membantah bahwa surat itu merupakan ultimatum Akbar kepada Ical karena tingkat elektabilitasnya yang dinilai masih rendah dalam bursa calon presiden 2014.

"Ya, saya sudah tahu soal surat itu. Memang ada surat dari Wantim (Dewan Pertimbangan) ke DPP diterima langsung Pak Ketua Umum. Bukan ultimatum, hanya memberikan saran supaya meningkatkan elektabilitas," kata Ade.

Ia menjelaskan, surat dari Akbar hanya memberikan saran dan tidak bisa mengubah keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar yang menetapkan Ical sebagai capres Golkar. Surat dari Akbar itu masih belum dibahas secara resmi oleh DPP Golkar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Duka di Hari Pendidikan, Taruna STIP Tewas Dianiaya Senior

    Duka di Hari Pendidikan, Taruna STIP Tewas Dianiaya Senior

    Nasional
    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasional
    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Nasional
    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    Nasional
    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Nasional
    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Nasional
    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

    Nasional
    Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

    Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

    Nasional
    Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

    Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

    Nasional
    Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

    Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

    Nasional
    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com