Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pencopotan Ruhut Bagian dari Strategi Demokrat Menuju 2014

Kompas.com - 14/12/2012, 19:18 WIB

BOGOR, KOMPAS.com - Politikus Partai Demokrat Gede Pasek Suardika mengatakan, keputusan DPP Partai Demokrat untuk mencopot Ruhut Sitompul dari kepengurusan merupakan bagian dari strategi.

Menurut dia, rotasi kepengurusan yang dilakukan partainya merupakan salah satu bagian dari rencana pemenangan Pemilu 2014.

"Kalau ada perubahan strategi tentu ada perubahan formasi. Kemungkinan ini salah satu pertimbangannya adalah strategi 2014," ujar Gede Pasek, di sela acara Silaturahim Nasional dan Resepsi HUT-11 Partai Demokrat, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jumat (14/12/2012).

Pasek mengaku tidak tahu pasti alasan di balik pergantian kepengurusan pusat partai. Menurut dia hal itu merupakan hak dari user di tubuh partai.

"User itu ya pak ketua umum dan sekretaris jenderal. Surat itu ditandatangani oleh ketum dan sekjen, sedangkan kami kan hanya menjalankan tugas, dan sebagai kader harus siap ditempatkan di mana saja," ujar dia.

Dia mengibaratkan rotasi kepengurusan layaknya strategi bermain bola. Dalam konteks rotasi tersebut menurut dia apabila ada seorang kader yang dikeluarkan dari jajaran pemain utama, maka hal itu merupakan wewenang dari user.

"Ibarat bermain bola kan ada evaluasi, loyalitas, lalu ditata ulang. Strateginya misalnya dari 4-4-2 menjadi 4-4-3, biasa, dan tidak selamanya kader yang diganti akan kembali menjadi starter, semua tergantung user," kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ruhut diberhentikan dari kepengurusan Partai Demokrat. Posisi Ruhut sebagai Ketua DPP Bidang Komunikasi dan Informasi digantikan oleh Nurul Qomar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

    Nasional
    Kualitas Menteri Syahrul...

    Kualitas Menteri Syahrul...

    Nasional
    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com