Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Isi Rekaman Rahasia Hartati-Amran...

Kompas.com - 13/12/2012, 13:55 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi memutar rekaman pembicaraan antara Direktur Utama PT Hardaya Inti Plantation (PT HIP) dan PT Cipta Cakra Murdaya (PT CCM) Hartati Murdaya Poo dengan Bupati Buol Amran Batalipu dalam persidangan kasus dugaan suap kepengurusan HGU perkebunan di Buol yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (13/12/2012). Melalui rekaman itu, terungkap bahwa Hartati meminta bantuan Amran untuk mengurus penerbitan izin-izin terkait sisa lahan seluas 75.000 hektar atas nama PT CCM. Mantan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat itu pun menjanjikan pemberian uang kepada Amran.

"Makasih ya sudah terima dua kilo, itu kan izin lokasinya atas nama CCM, tapi supaya enggak keluar ke orang lain, saya minta Bapak untuk bikin surat kepada PT CCM, memberi tahu bahwa itu izin lokasinya atas nama CCM. Yang CCM ya Pak," kata Hartati kepada Amran seperti yang dalam rekaman telepon yang diperdengarkan.

Atas permintaan ini, Amran terdengar mengiyakan. Hartati kembali mendesak Amran dengan mengatakan dirinya sudah berjasa di Buol. PT CCM sudah berinvestasi di Buol saat daerah itu masih sepi hingga kini menjadi daerah hasil pemekaran. Hartati juga meminta agar izin terkait 75.000 lahan di Buol itu tidak diserahkan ke pihak lain. "Semuanya diserahkan, diserahkan ke kita, sebab saya tidak ada izin usaha perkebunannya (IUP). Saya dikerjain terus seperti ini. Kasih surat ke saya, nanti kita barter lagi yang dua kilonya,” ucap Hartati.

"Bapak kan tahu saya ini sudah jadi pahlawan. Saya yang paling berat kerjanya di situ, orang lain main masuk saja, kita dianiaya. Bapak bantu saya lawan dia," kata Hartati lagi.

Mendengar permintaan Hartati itu, Amran berjanji akan membantunya. Dalam rekaman tersebut, Amran mengatakan nanti akan membicarakan terlebih dahulu dengan timnya. "Tentu masalah itu harus kompak semuanya, yang baru-baru kan enak bu, kompak. Nanti saya bantu," ujarnya.

Hartati pun terdengar kembali mendesak Amran agar masalah izin-izin itu segera diurus. Dia meminta Amran menyelesaikan dalam waktu seminggu. Sementara Amran dalam rekaman tersebut mengatakan, dia masih sibuk mempersiapkan pemilihan umum di Buol dalam sepekan. Saat itu, Amran menjadi calon bupati petahana. Dia pun berjanji akan mengurus permintaan Hartati seusai cuti kampanye.

"Minggu ini saya sibuk sekali, saya masih cuti Bu. Kalau saya undang mereka sekarang, saya jadi salah. Saya kan nunggu surat dari Mendagri, cuti sampai tanggal 3 baru masuk kantor. Masalahnya ada instansi lain Bu, kalau dibicarakan dengan pelaksana tugas bupati, dia enggak berani. Nanti setelah saya masuk, saya urus," ucap Amran seperti dalam rekaman.

Amran mengakui

Amran yang bersaksi dalam persidangan tersebut mengakui kebenaran rekaman itu. Menurut Amran, yang dimaksud dengan "dua kilo" adalah nilai uang Rp 2 miliar. "Dua kilo itu dua miliar, izin dia minta yang 53 hektar dikeluarkan," ujar Amran saat dikonfirmasi majelis hakim mengenai rekaman.

Dalam kasus dugaan suap Buol, Hartati didakwa menyuap Amran dengan uang Rp 3 miliar. Menurut surat dakwaan, setelah pemberian Rp 1 miliar, Hartati menghubungi Amran melalui telepon genggam milik anak buahnya, Totok Lestiyo. Rekaman pembicaraan dengan ponsel Totok inilah yang menjadi bukti KPK di persidangan. Adapun Amran sudah menjadi terdakwa sebagai penerima suap dalam kasus ini.

Baca juga:
Hartati: Makanan Rutan KPK Racun bagi Saya
Hartati Minta KPK Buka Blokir Rekeningnya
Hartati Terancam Lima Tahun Penjara
Hartati akan Buktikan Kalau Dia Diperas

Berita terkait kasus dugaan suap ini dapat diikuti dalam topik "Hartati dan Dugaan Suap Bupati Buol"

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

    Nasional
    Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

    Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

    Nasional
    Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

    Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

    Nasional
    Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

    Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

    Nasional
    Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

    Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

    Nasional
    PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

    PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

    Nasional
    Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

    Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

    Nasional
    Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

    Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

    Nasional
    Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

    Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

    Nasional
    Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

    Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

    Nasional
    Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

    Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

    Nasional
    Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

    Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

    Nasional
    Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

    Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

    Nasional
    Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

    Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com