Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rakyat Jangan Terkecoh Survei Calon Presiden Abal-abal

Kompas.com - 03/12/2012, 16:18 WIB
Suhartono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Eksekutif Ekonomi Politik Soekarno Hatta, Jakarta, Muhammad Hatta Taliwang, Senin (3/12/2012) mengingatkan masyarakat Indonesia menjelang tahun politik 2013 agar jangan terkecoh dengan berbagai hasil survei abal-abal terkait calon Presiden dan Wakil Presiden.

Survei abal-abal adalah survei yang sengaja dibuat oleh sejumlah tokoh karena memiliki dana melalui lembaga survei di Jakarta untuk seolah-olah menyajikan suara sebagian rakyat terhadap tokoh-tokoh lama sambil menitipkan nama dirinya sebagai salah satu tokoh baru yang juga dipilih oleh rakyat. "Jelang pemilihan Presiden dan Wapres tahun 2014 sudah mulai tercium gelagat kelompok-kelompok yang pro neoliberal, bekerja intensif untuk membangun opini tentang calon Presiden pengganti Susilo Bambang Yudhoyono," ujarnya, Senin siang.

Ia memberi contoh survei terakhir dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), mayoritas nama yang dihasilkan adalah nama nama-nama pro rezim neoliberal penyandang dana. "Ciri khas dari hasil survei itu menurut kajian dan analisis para aktifis selalu ada nama Sri Mulyani Indrawati dan Endriarto Soetarto. Terakhir malah melejitkan nama Menteri Keuangan Agus Martowardoyo, Menteri Perdagangan Gita Wiryawan dan Gubernur Jawa Timur Sukarwo. Nama mereka di kalangan pergaulan politik aktifis tak pernah dihitung sama sekali," tambahnya.

Hatta juga menambahkan, seorang tokoh aktifis dengan terbahak bisa menebak siapa yang membiayai survei tersebut jika kalangan mereka sendiri. Tentu saja, untuk mengecoh maka diselipkan juga nama-nama yang sudah dikenal publik seperti Mahfud MD, Jusuf Kalla dan lainnya agar bisa diterima publik hasilnya.

"Sebenarnya, kalu survei itu obyektif, benar dan menjangkau opinion leader dengan segala segmen, tanpa didanai dan adanya kepentingan tertentu, pasti feeling saya mengatakan, mestinya nama-nama seperti Joko Widodo, Abraham Samad, Hasyim Muzadi,Yusril Ihza Mahendra, Jimly Assidiqie dan lainnya seperti Syafii Maarif atau mungkin Irman Gusman, Rizal Ramli, Din Syamsudin, akan masuk. Kenyataannya, nama-nama yang saya sebut tidak ada yang muncul. Jadi, hati-hatilah percaya dengan hasil survei bikin-bikinan," jelasnya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com