Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulkiflimansyah Khawatir Merpati Jadi Terbengkalai

Kompas.com - 26/11/2012, 16:36 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR bidang keuangan Zulkiflimansyah mengkhawatirkan atas polemik pemerasan yang dilakukan anggota Komisi XI terhadap direksi PT Merpati Nusantara Airlines (MNA). Tudingan itu dinilai bisa berpengaruh pada kelanjutan pembahasan soal Merpati di DPR.

"Jangan sampai karena hiruk-pikuk ini mengesampingkan Merpati yang perlu ditolong segera. Jangan sampai peristiwa ini membuat temen-teman jadi malas datang," ujar Zulkiflimansyah, Senin (26/11/2012), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Ia melihat Merpati saat ini justru sedang membutuhkan bantuan terkait pembangunan sekolah pilot. "Bisa saja karena sakit hati, pembahasan Merpati jadi tidak ditindaklanjuti," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera.

Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan melaporkan dugaan upaya pemerasan yang dilakukan beberapa anggota Komisi XI terhadap direksi PT Merpati. Upaya pemerasan itu ditengarai dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2012 di ruang pimpinan komisi.

Di dalam pertemuan tidak formal itu, anggota Komisi XI yang hadir, di antaranya, Achsanul Qosasi, Zulkiflimansyah, Linda Megawati, dan Saidi Butar-butar. Zulkiflimansyah memastikan bahwa pertemuan itu sama sekali tidak membahas upaya minta jatah terkait penyertaan modal negara (PMN).

Ia menduga dirut Merpati yang baru salah menafsirkan soal permintaan anggota dewan terkait business plan Merpati yang baru. "Oleh karena itu, Dirut Merpati mungkin terlalu bersemangat memberikan nama, dan Pak Menteri tidak melakukan klarifikasi. Kami heran ada kata-kata memeras. Kalau ditanya business plan, ini wajar," ungkap Zulkiflimansyah.

Baca juga:
Hatta: Dahlan seperti Anjing Menggonggong, Kafilah Berlalu
Zulkiflimansyah: Pujian Dahlan Iskan Berlebihan
Hatta: Dahlan Iskan Tendensius dan Aneh
PAN: Dahlan, Jaga Akurasi, Jangan Gila Publisitas!
Terbukti Memeras, Anggota DPR Ditindak

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Febri Diansyah Pastikan Hadir Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

    Febri Diansyah Pastikan Hadir Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

    Nasional
    Anies dan PDI-P, Dulu Berseberangan Kini Saling Lempar Sinyal Jelang Pilkada

    Anies dan PDI-P, Dulu Berseberangan Kini Saling Lempar Sinyal Jelang Pilkada

    Nasional
    Febri Diansyah dan GM Radio Prambors Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

    Febri Diansyah dan GM Radio Prambors Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] 'Gula-gula' Politik Anak Muda Usai Putusan MA | PDI-P Bantah Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

    [POPULER NASIONAL] "Gula-gula" Politik Anak Muda Usai Putusan MA | PDI-P Bantah Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    Sejarah Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Temanya 2024

    Sejarah Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Temanya 2024

    Nasional
    Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

    Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

    Nasional
    Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

    Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

    Nasional
    RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

    RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

    Nasional
    Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

    Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

    Nasional
    Putusan MA Dianggap 'Deal' Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

    Putusan MA Dianggap "Deal" Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

    Nasional
    Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

    Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

    Nasional
    Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

    Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

    Nasional
    Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

    Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

    Nasional
    Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

    Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

    Nasional
    37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

    37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com