Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tjahjo: Kabinet Saling Tikam!

Kompas.com - 19/11/2012, 12:06 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menilai, ada upaya saling serang di internal Kabinet Indonesia Bersatu II menjelang pemilu 2014. Penilaian itu terkait langkah Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang melaporkan dugaan praktik kongkalikong korupsi APBN di sejumlah Kementerian kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Langkah itu dilakukan atas inisiatif Dipo sendiri tanpa koordinasi terlebih dulu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Ini sudah saling tikam antarkabinet," kata Tjahjo, di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/11/2012).

Tjahjo mengatakan, selama ini Dipo bertindak sebagai bemper Presiden dan pemerintah dengan melempar isu-isu kepada publik. Namun, laporan Dipo ke KPK itu tidak lagi seperti biasanya. Kemungkinan, menurut Tjahjo, karena Yudhoyono tak bakal menjadi Presiden lagi di pemilu selanjutnya.

"Sebagai Seskab, Pak Dipo memang tugasnya mengkoordinir semua Kementerian. Kalau ada masalah di Kementerian lalu dilaporkan ke Presiden. Saya khawatir ini jadi konflik internal (kabinet)," kata anggota Komisi I DPR itu.

Ketika disinggung bahwa mitra Komisi I, yakni Kementerian Pertahanan merupakan salah satu Kementerian yang dilaporkan Dipo, Tjahjo mengaku tak pernah lihat ada praktik kongkalikong selama pembahasan anggaran dengan Kementerian Pertahanan.

"Komisi I selalu mengikuti apa yang diajukan oleh Kementerian Pertahanan. Karena di Komisi I yang menarik tidak ada sekat fraksi karena menyangkut kesejahteraan prajurit, peningkatan alutsista," kata Tjahjo.

Seperti diberitakan, Dipo mengaku menerima banyak laporan dari pegawai negeri sipil Kementerian terkait praktek kongkalikong korupsi APBN. Menurut dia, laporan itu masuk pascasurat edaran Sekretaris Kabinet nomor 542 terkait pencegahan praktek kongkalikong anggaran di instansi pemerintah.

Laporan yang masuk itu, kata Dipo, disertai bukti-bukti. Laporan itu kemudian diteruskan kepada KPK.

Baca juga:
Kongkalikong Merata di Semua Kementerian
Presiden Dipermalukan
Dipo Laporkan Tiga Kementerian, Ada Persaingan di Istana?

Keberanian Dipo Patut Diacungi Jempol, tetapi...
Tiga atau Empat Kementerian yang Dituding Kongkalikong?
Inilah Tiga Kementerian yang Dilaporkan Dipo Alam

Berita-berita terkait lainnya dalam topik:
Kongkalikong di Kementerian
Dahlan Iskan Versus DPR

Dan, berita terhangat Nasional dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

    KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

    Nasional
    Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

    Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

    Nasional
    Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

    Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

    Nasional
    TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

    TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

    Nasional
    Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

    Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
     Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

    Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

    Nasional
    Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

    Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

    Nasional
    RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

    RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

    Nasional
     Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

    Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

    Nasional
    Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

    Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

    Nasional
    Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

    Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

    Nasional
    Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

    Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

    Nasional
    Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

    Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

    Nasional
    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

    Nasional
    Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

    Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com