KPU Kaji Rekomendasi Bawaslu 7 Hari

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengkaji terlebih dahulu rekomendasi Bawaslu, sebelum menjalankannya.

Dalam rekomendasinya, Bawaslu meminta KPU memverifikasi faktual 12 dari 18 partai politik yang dinyatakan gagal dalam verifikasi administrasi.

"Sesuai Undang-undang 8/2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, KPU diberi wewenang untuk memeriksa rekomendasi Bawaslu selama tujuh hari, sampai ada kesimpulan sikap terhadap rekomendasi Bawaslu," tutur Anggota KPU, Ida Budhiati, seusai pertemuan KPU dan Bawaslu, Selasa (6/11/2012) sore.

Lima anggota KPU yakni Ida, Arief Budiman, Hadar N Gumay, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dan Sigit Pamungkas, diterima anggota Bawaslu Daniel Zuchron.

KPU mendatangi Bawaslu, untuk meminta penjelasan terkait rekomendasi Bawaslu yang menyebutkan 12 partai politik gagal verifikasi administrasi, untuk tetap diverifikasi faktual.

Kedua belas parpol itu adalah Partai Nasional Republik (Partai NASREP), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Republik, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Buruh, Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Karya Republik (PKR), Partai Kongres, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Sarikat Rakyat Independen (Partai SRI), dan Partai Kedaulatan.

Dalam rekomendasinya, Bawaslu menilai ada pelanggaran administrasi dan kode etik, dalam proses pendaftaran dan penelitian administrasi parpol calon peserta pemilu. Selain itu, terdapat pelanggaran kode etik pada semua proses verifikasi, termasuk pada pengadaan dan penyelenggaraan Sistem Informasi Pendaftaran dan Verifikasi Parpol (SIPOL).

KPU juga dinilai menutup akses pada parpol dan Bawaslu. Bila tidak dijalankan, kata Ketua Bawaslu Muhammad, KPU bisa dikenakan sanksi pidana maksimal tiga tahun penjara dan denda maksimal Rp 36 juta.

Namun, ketika ditanyakan apakah Bawaslu sudah memeriksa silang dokumen yang diberikan partai politik yang mengadu dengan dokumen yang ada pada KPU, anggota Bawaslu Nasrullah mengelak, dengan mengatakan hasil klarifikasi sudah dicek silang dengan menghadirkan Ketua KPU dan Ketu Pokja Verifikasi.

Namun, kemudian dia mengakui data dari KPU untuk disandingkan sulit dilakukan, sebab belum disampaikan KPU. Dengan rekomendasi Bawaslu, Nasrullah membiarkan KPU menindaklanjuti dan mengkajinya dulu.

"Yang penting dijalankan dulu," kata Nasrullah ketika ditanya apakah KPU bisa dipidana penjara, bila menolak rekomendasi Bawaslu karena menemukan hal itu tidak berdasar.

Arief Budiman mengatakan, pada Selasa sore dokumen parpol yang tidak lolos verifikasi administrasi sudah diserahkan kepada Bawaslu. Dokumen yang diperlukan Bawaslu tidak diserahkan lebih cepat, karena masalah teknis administratif saja.