Penyuap Wa Ode Terancam Lima Tahun Penjara

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusaha Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq didakwa menyuap anggota Dewan Perwakilan Rakyat sekaligus anggota Badan Anggaran DPR, Wa Ode Nurhayati dalam mengupayakan tiga kabupaten di Aceh masuk sebagai daerah penerima Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) 2011. Surat dakwaan Fahd tersebut dibacakan tim jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi, Rini Triningsih, dan Guntur Ferry Fahtar secara bergantian dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (12/10/2012).

Fahd didakwa secara subsidiaritas, dengan Pasal 5 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP subsider Pasal 13 dalam undang-undang yang sama. Ancaman hukumannya, maksimal lima tahun penjara.

"Memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang Rp 5,5 miliar kepaa pegawai negeri atau penyelenggara negara, kepada Wa Ode selaku anggota DPR dan anggota Banggar DPR dengan maksud supaya penyelenggara negara itu berbuat atau tidak berbuat sseuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya," kata jaksa Rini.

Menurut surat dakwaan, Fahd menyuap Wa Ode baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama Haris Surahman. Adapun Haris masih berstatus saksi dalam kasus ini sementara Wa Ode segera menghadapi vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Diuraikan jaksa, pemberian suap terjadi sekitar Oktober- November 2010 saat Wa Ode masih menjadi anggota Banggar DPR. Sekitar September 2010, Fahd yang mengetahui adanya alokasi DPID yang akan dibahas di Banggar DPR, menemui rekan separtainya Haris Surahman. Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Sekretariat DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta itu, Fahd meminta agar Haris mencarikan anggota Banggar DPR yang bisa mengusahakan tiga kabupaten di Aceh, yakni Pidie Jaya, Aceh Besar, dan Bener Meriah sebagai daerah penerima DPID.

"Haris menyanggupinya kemudian Haris menghubungi Syarif Ahmad, staf WON (Wa Ode Nurhayati) Center agar memfasilitasi pertemuan dengan Wa Ode," kata jaksa Rini.

Kemudian Haris bertemu dengan Wa Ode bersama Syarif Ahmad di Restoran Pulau Dua, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut Haris menyampaikan permintaan Fahd supaya Wa Ode bisa mengusahakan tiga kabupaten itu sebagai penerima DPID. Wa Ode pun, lanjut jaksa Rini, menyanggupinya dengan mengatakan agar masing-masing daerah mengajukan proposal permohonan DPID.

"Kemudian Haris memberitahu terdakwa (Fahd) kalau Wa Ode setuju mengusahakan dengan meminta menyiapkan proposal," kata jaksa Rini.

Sekitar Oktober 2010, Fahd dan Haris mengadakan pertemuan dengan Wa Ode. Dalam pertemuan itu disampaikan kembali oleh Fahd agar Wa Ode mengupayakan alokasi DPID untuk tiga kabupaten di Aceh dengan nilai anggaran masing-masing daerah Rp 40 miliar. Atas permintaan Fahd tersebut, menurut jaksa, Wa Ode kemudian menanyakan komitmen Fahd untuk memberi 5-6 persen dari alokasi DPID masing-masing daerah. Setelah commitment fee disepakati, Fahd menghubungi rekannya, seorang pengusaha di Aceh yang bernama Zamzami. Kepada Zamzami, Fahd meminta agar menyiapkan proposal dan menyediakan dana Rp 7,34 miliar sebagaimana permintaan Wa Ode untuk kepengurusan alokasi DPID di Aceh Besar dan Pidie Jaya.

Fahd menjanjikan Zamzami sebagai pelaksana proyek yang nantinya dibiayai dari anggaran DPID tersebut. Selain Zamzami, Fahd menghubungi Kepala Dinas Pekerjaaan Umum Bener Meriah, Armaida untuk menyiapkan proposal dan menyediakan uang Rp 5,6 miliar sebagaimana permintaan Wa Ode untuk kepengurusan alokasi DPID di Bener Meriah.

"Atas permintaan itu Armaida menyanggupinya dan menyerahkan proposal serta menyetor uang Rp 5,6 miliar secara bertahap," kata jaksa Rini.

Setelah menerima proposal dari Zamzami dan Armaida, Fahd lalu menyerahkannya ke Wa Ode melalui Haris dengan nilai masing-masing alokasi DPID yang diajukan sebesar Rp 50 miliar untuk Aceh Besar, Rp 225 miliar untuk Pidie Jaya, dan Rp 50 miliar untuk Bener Meriah. Menurut jaksa, Fahd juga memenuhi komitmennya kepada Wa Ode dengan menyerahkan uang secara bertahap melalui Haris.

"Dengan cara mentransfer ke rekening Haris seluruhnya sebesar Rp 6 miliar," ungkap jaksa Rini.

Kemudian, Haris menyerahkan uang yang diterimanya dari Fahd tersebut kepada Wa Ode melalui staf Wa Ode yang bernama Sefa Yolanda. Adapun keseluruhan yang yang diserahkan Haris ke Wa Ode senilai Rp 5,5 miliar. Rinciannya, senilai Rp 5,25 miliar ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Wa Ode Nurhayati, sedangkan Rp 250 juta sisanya ditransfer ke rekening atas nama Syarif Ahmad sesuai dengan permintaan Wa Ode.

Menurut jaksa, perbuatan memberi uang Rp 5,5 miliar ke Wa Ode untuk mengupayakan tiga kabupaten di Aceh sebagai penerima DPID itu bertentangan dengan kewajiban Wa Ode selaku anggota DPR dan Banggar DPR yang dilarang melalukan korupsi, kolusi, nepotisme, serta menerima gratifikasi.

Menanggapi surat dakwaan ini, Fahd mengatakan kalau rangkaian peristiwa yang dibacakan jaksa 90 persen benar. Anak pedangdut A Rafiq itu pun tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi.