Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bahas Kasus Simulator, Penyidik Polri Datangi KPK

Kompas.com - 11/10/2012, 19:21 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah penyidik Polri mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (10/10/2012) malam. Kedatangan penyidik Polri itu adalah untuk menindaklanjuti penanganan kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan simulator di Korlantas Polri.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua KPK, Zulkarnain, Kamis (11/10/2012), usai melakukan rapat kerja dengan Komisi III di gedung DPR, Jakarta. "Ya memang seingat saya ada janji begitu. Cuma perkembangan terakhir saya belum dapat," ujar Zulkarnain saat ditanyakan wartawan soal pertemuan penyidik Polri dan KPK semalam.

Menurut Zulkarnain, saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan penyidik Polri soal pelimpahan berkas perkara termasuk tersangka. Ia berharap agar proses pelimpahan penanganan kasus ini segera bisa diselesaikan. Pasalnya, KPK harus berpacu dengan waktu masa tahanan para tersangka yang semakin berkurang.

"Harus diinformasikan secara teknis tentu dari berkas perkaranya, dari penahannya, dari barang buktinya, dan barangkali juga melakukan penyitaan, tentu dikoordinasikan secara teknis. Karena secara operasional kan harus ada kejelasan-kejelasan," ujarnya.

Secara terpisah, Wakil Jaksa Agung Darmono mengajukan dua opsi terkait mekanisme pelimpahan berkas perkara kasus dugaan korupsi simulator SIM dari Polri ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Opsi pertama, berkas perkara atas tiga tersangka yang diproses kepolisian sebelumnya akan langsung diserahkan pada KPK. KPK akan melanjutkan kelengkapan berkas perkara tersebut. Opsi kedua, berkas perkara akan dilengkapi oleh Polri, baru kemudian diserahkan pada KPK.

Ikuti berita selengkapnya dalam liputan Dugaan Korupsi Korlantas Polri

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

    Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

    Nasional
    Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

    Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

    Nasional
    Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

    Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

    Nasional
    Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

    Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

    Nasional
    Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

    Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

    Nasional
    Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

    Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

    Nasional
    Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

    Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

    Nasional
    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Nasional
    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Nasional
    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Nasional
    Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

    Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

    Nasional
    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

    Nasional
    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Nasional
    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Nasional
    Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com