Pidato SBY Tak Indikasikan Kasus Novel Dihentikan

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Adrianus Meliala menilai,  tidak ada yang salah dengan sikap kepolisian yang tetap akan meneruskan proses hukum Komisaris Novel Baswedan. Sikap Polri itu, menurutnya, tidak bertentangan dengan apa yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Senin (8/10/2012) malam, di Istana Negara, Jakarta.

"Kasus Novel tidak terganggu, dari segi formil. Yang diminta oleh Presiden hanya soal timing dan cara, waktunya tidak tepat kenapa harus malam-malam bukan perintah menghentikan kasus itu," kata Adrianus, Selasa (9/10/2012), saat dihubungi Kompas.com.

Menurut Adrianus, cara yang dilakukan kepolisian dengan langsung mendatangi kantor KPK, Jumat (5/10/2012) malam, menunjukkan kegegabahan polisi dalam bertindak. Seharusnya, polisi sudah terlebih dulu mengumpulkan bukti-bukti kuat keterlibatan Komisaris Novel dan juga sudah melakukan uji balistik baru melakukan penangkapan. Lokasinya pun seharusnya tidak di Gedung KPK. Adrianus mengatakan, ada cara lebih bijak dalam menangani kasus yang menjadi perseteruan Polri dan KPK kian memanas itu. Caranya adalah dengan meminta Komisaris Novel menyerahkan diri.

"Kalau semua bukti-buktinya cukup, dia kan juga sebagai perwira menengah harusnya diminta menyerahkan diri saja, toh dia tidak akan melarikan diri. Saya rasa semua pihak setuju bahwa kasus pidana tetap harus dilanjutkan selama proses dan caranya benar," kata Adrianus.

Di lain pihak, Adrianus meminta pimpinan KPK tidak emosional dengan menyatakan diri siap pasang badan membela Komisaris Novel.

"Pimpinan KPK bilang bahwa kami pasang badan, saya rasa itu hanya emosi mereka. Tentu sebagai penegak hukum, mereka tahu konsekuensinya apa memasang badan dan seperti itu bisa kena pidana juga," ujarnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan keterangan resminya terkait polemik yang terjadi antara KPK dan Polri. Presiden menyampaikan lima solusi untuk mengakhiri polemik kedua lembaga penegak hukum itu. Lima solusi itu terkait sejumlah hal pemicu konflik, di antaranya, kasus simulator ujian SIM dengan tersangka Irjen Djoko Susilo diserahkan ke KPK, penanganan kasus Novel yang dinilai Presiden tidak tepat timing dan caranya, rentang waktu penyidik Polri di KPK yang perlu diatur ulang, revisi Undang-Undang KPK dinilai belum tepat dilakukan saat ini, dan perintah KPK-Polri untuk memperbarui MoU sehingga peristiwa seperti ini tidak lagi terulang.

Terkait kasus Novel, seusai pidato Presiden, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo menegaskan, kepolisian tetap akan memproses kasus penganiayaan berat terhadap tersangka pencuri sarang burung walet di Bengkulu yang diduga melibatkan Komisaris Novel. Kapolri mengatakan, tak seorang pun yang dapat mengintervensi penanganan kasus hukum.

"Yang namanya penyidik itu di dalam bertugas, dia tidak dipengaruhi oleh yang lain. Itu saja," kata Kapolri singkat kepada para wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/10/2012).

Kapolri mengatakan, kepolisian tetap berkeyakinan ada pelanggaran hukum terkait kasus tersebut. Ketika ditanya arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa penanganan kasus tersebut tidak tepat dari sisi timing, Kapolri mengatakan, pelaksanaannya akan disesuaikan.

"Semua tentunya berproses," kata Kapolri.

Kepolisian akan mencari waktu pelaksanaan yang paling tepat. Kasus penganiayaan berat yang dikaitkan Polda Bengkulu dengan Novel ini terbilang kasus lama. Pada 2004, menurut kepolisian, Novel diduga melakukan penganiayaan dengan menembak tersangka kasus pencurian sarang burung walet. Saat itu, Novel menjabat Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bengkulu. Lamanya selang waktu antara peristiwa dan penyidikan kepolisian yang baru dilakukan saat ini menimbulkan kecurigaan.

Pada Jumat (5/10/2012) malam, anggota Polda Bengkulu dengan dibantu pasukan Polda Metro Jaya menggeruduk Gedung KPK, di Kuningan, Jakarta Selatan. Tujuannya untuk menangkap Novel. Mereka mengaku membawa surat penangkapan dan surat penggeledahan. Namun, menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, surat penggeledahan yang dibawa pasukan Polda Bengkulu itu belum disertai izin pengadilan, bahkan belum ada nomor suratnya.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Polisi Vs KPK
Dugaan Korupsi Korlantas Polri
Revisi UU KPK