Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Modernisasi Alutsista TNI untuk Jaga Kedaulatan

Kompas.com - 05/10/2012, 09:32 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan, modernisasi alat utama sistem senjata (Alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI) bertujuan untuk menjaga keamanan regional mau pun kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya. Modernisasi alutsista penting agar persenjataan TNI tidak tertinggal dari negara lain dalam menegakkan supremasi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kita melakukan modernisasi alutsista semata-mata untuk menjaga kedaulatan dan integritas negara. Itu juga sesuai dengan doktrin pengembangan militer kita," kata Presiden, dalam acara HUT ke-67 TNI, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (5/10/2012).

Menurutnya, modernisasi alutsista sebagai jawaban atas tantangan menjaga kedaulatan NKRI yang semakin berat . "TNI adalah komponen utama dalam sistem pertahanan negara. Namun, dalam pilihan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara kita, perang adalah jalan terakhir jika tidak ada cara lain," tambahnya.

Presiden menekankan, cinta damai harus dijadikan pedoman dalam menjalankan politik dalam dan luar negeri. Sikap tersebut harus senantiasa dijaga agar Indonesia tidak direndahkan oleh negara lain, mau pun gangguan disintegrasi bangsa. Dengan alutsista yang kuat, negara lain maupun kelompok separatis akan berpikir dua kali mengganggu kedaulatan negara.

"Saya tegaskan, alutsista yang modern harus dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan rakyat. Kita adalah bangsa yang cinta damai, tapi NKRI harga mati," ujar Presiden.

Berita terkait HUT TNI dapat diikuti dalam topik "HUT TNI 2012" dan rangkaian fotonya di Kompas Images

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

    Nasional
    Kualitas Menteri Syahrul...

    Kualitas Menteri Syahrul...

    Nasional
    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com