Marzuki: Tak Usah Ribut, Pernyataan Dipo Kenyataan

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie mengatakan, pernyataan Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengenai keterlibatan kepala daerah dalam kasus korupsi merupakan fakta. Dengan demikian, menurut Marzuki, apa yang disampaikan Dipo tidak perlu diributkan.

"Jangan meributkan hal-hal yang sudah jadi kenyataan. Ini kenyataan, loh. Ini aneh kan, meributkan masalah data dan fakta. Ini kejadian," kata Marzuki di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/10/2012).

Sebelumnya, Dipo menyatakan bahwa sepanjang Oktober 2004 sampai September 2012 ada 176 permohonan izin pemeriksaan kepala daerah yang diajukan penegak hukum ke Presiden. Dari pejabat yang dimintakan izin pemeriksaan, sebanyak 64 orang (36,36 persen) adalah kader Partai Golkar, 32 orang (18,18 persen) dari PDI-P, dan 20 orang (11,36 persen) dari Partai Demokrat.

Pejabat lainnya, sebanyak 17 orang (9,65 persen) dari PPP, 9 orang (5,11 persen) dari PKB, 7 orang (3,97 persen) dari PAN, 4 orang (2,27 persen) dari PKS, dan sejumlah partai lain masing-masing 1 orang.

Para petinggi Partai Golkar lalu bereaksi. Pernyataan Dipo itu dinilai untuk menyerang dan membunuh karakter parpol lain. Pernyataan Dipo itu lalu dikaitkan dengan kondisi elektabilitas Partai Golkar yang berada di posisi teratas.

Marzuki mengatakan, seharusnya tak perlu memperdebatkan langkah Dipo. Menurut dia, berapa pun kader partai politik (parpol) yang terlibat atau di urutan berapa pun parpol tersebut, korupsi tidak baik untuk rakyat Indonesia.

Marzuki menambahkan, perlu sanksi yang lebih keras bagi pelaku untuk mengurangi korupsi. Dia bahkan mengatakan kalau perlu menerapkan hukuman mati. Peranan lembaga pendidikan untuk pencegahan korupsi juga perlu ditingkatkan.

"Apabila suatu waktu pada saat sudah jadi alumnus dia melakukan korupsi, dia harus bersedia melepaskan gelar. Jangan seolah-olah hanya penegak hukum yang bekerja. Masyarakat juga harus berperan," papar politisi Partai Demokrat itu.