BNPT Bentuk Forum Cegah Terorisme di Maluku

AMBON, KOMPAS.com - Badan Penanggulangan Bencana Teroris (BNPT) dan The Nusa Institut, Kamis (27/9/2012) membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di provinsi Maluku. Pembentukan forum ini guna mencegah adanya bahaya radikal terorisme di Maluku. Hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pemangku kepentingan di Maluku, seperti pimpinan SKPD, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda.

Deputi I BNPT Mayjen TNI Agus SB dalam pemaparannya mengatakan, pembentukan FKPT di Maluku tak lain sebagai upaya untuk mencegah adanya radikal terorisme di Maluku. Apalagi, kata Agus, Maluku menjadi salah satu wilayah yang rawan bahaya tindakan terorisme.

"Kalau kita bicara soal terorisme, Maluku ini masih sangat berpotensi terhadap ancaman radikal terorisme, makanya sangat penting FKPT ini dibentuk," kata Agus.

Ia mengakui, dalam tahun ini pihaknya telah membentuk 10 FKPT di seluruh indonesia termasuk di Ambon. Sebelumnya tahun2011 pihaknya telah membentuk 11 FKPT di seluruh daerah. Fungsi FKPT sendiri, kata Agus, sebagai forum koordinasi yang dapat berfungsi untuk mendiskusikan berbagai persoalan dan sejumlah masalah terkait pencegahan terorisme di daerah.

Menurutnya, untuk mencegah ancaman terorisme butuh kerjasama dan sinergitas dari berbagai pihak termasuk pemerintah daerah dan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan dan sejumlah unsur lainnya.

"Forum ini fungsinya sangat positif untuk mencegah adanya ancaman gangguan terorisme. Saya juga mau sampaikan, pencegahan terorisme ini bukan hanya tugas polisi atau BNPT tapi menjadi tugas kita semua," ujarnya.

Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu, dalam sambutannya mengatakan aksi terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak dapat ditolerir oleh agama manapun sehingga harus dijadikan musuh bersama. Menurutnya, aksi terorisme telah menjadi ancaman serius bagi semua orang, baik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional.

Akibat kejahatan terorisme tersebut telah banyak menghilangkan nyawa, harta benda, trauma dan kebencian yang dalam. Oleh sebab itu, kata Gubernur, pencegahan terhadap tindakan terorisme tidak semata-mata merupakan masalah hukum, melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya dan ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa.

"Upaya untuk melakukan pencegahan kejahatan terorisme harus dilakukan secara berencana, sinergis dan integratif. Semua pihak harus proaktif untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindakan teror yang berkembang saat ini," kata Karel dalam sambutannya yang dibacakan Aisten III Setda Maluku Antonius Sihaloho.

Direktur Deradikalisasi BNPT Prof Dr. Irfan Idris mengatakan, media massa punya peran penting dalam membantu pencegahan radikalisasi terorisme. Menurutnya, bahaya radikal terorisme harus dapat dijadikan perhatian bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kalangan pers.

"Pers harus punya peran penting dalam membantu pencegahan bahaya terorisme di Indonesia termasuk juga di Maluku," katanya.