Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Data Rahasia Pertahanan Indonesia Dikhawatirkan Terkuak

Kompas.com - 12/08/2012, 21:24 WIB
Yuni Ikawati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia merupakan satu dari dua negara di dunia, selain Lituania, yang memiliki portal informasi geospasial. Melalui portal ini siapa pun di dunia dapat mengaksesnya secara gratis lewat internet untuk berbagai tujuan, antara lain mengolahnya menjadi suatu peta tematik.

Portal yang beralamat di http://tanahair.indonesia.go.id ini juga menjadi sarana untuk berbagi data spasial. Selain manfaat yang bersifat positif, layanan online ini pun dikhawatirkan menjadi pintu untuk mengungkap lokasi pertahanan militer yang dirahasiakan pemerintah Indonesia selama ini.

Rahasia negara itu, dalam bentuk data spasial, juga dapat terkuak karena pembuatan dan pengelolaan portal tersebut diserahkan kepada pihak asing, yaitu perusahaan Amerika Serikat, Environmental Systems Research Institute (ESRI).

Demikian terungkap dalam acara talkshow "Ina-Geoportal: Satu Peta, Satu Solusi" yang diadakan Badan Informasi Geospasial (BIG/dulu Badan Koordinasi Survei dan Pemetaaan Nasional) di Sasana Budaya Ganesha Institut Teknologi Bandung, Sabtu (11/8/2012).

Acara yang merupakan bagian dari peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-17 itu menampilkan pembicara Sekretaris Menristek Dr Mulyanto, Kepala BIG Dr Asep Karsidi, dan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat Prof Dr Deny Juanda Puradimaja.

Menanggapi hal itu, Asep Karsidi mengatakan, untuk membangun portal yang andal, termasuk pengamanannya, BIG harus menggandeng mitra yang berpengalaman di bidang sistem informasi geografis (GIS). ESRI dipilih karena perusahaan perangkat lunak GIS ini tergolong kelas dunia.

Perusahaan yang mulai beroperasi tahun 1969 di California, Amerika Serikat, ini antara lain membuat ArcGIS Desktop. Sistem GIS ini digunakan oleh 80 persen pengguna GIS di dunia.

Selain itu, ESRI telah membangun GIS berbasis web sehingga hanya perlu penyesuaian untuk diaplikasikan pada Ina Geoportal. Aplikasi GIS ini berfungsi sebagai "mesin" bagi Ina Geoportal.

Adapun konten dan bagian lain portal ini dikembangkan oleh BIG dan instansi terkait lainnya, seperti Kementerian PU, Kementerian Kehutanan, serta BPN. "Bila BIG mengembangkan sendiri dengan kapasitas di dalam negeri, akan memakan waktu lama, bahkan mungkin tidak akan terwujud," papar Asep.

Tetap terjaga

Kerahasiaan data yang terkandung di dalamnya tetap terjaga karena ada klasifikasi dan kata kunci (password) tersendiri untuk data yang bersifat rahasia. Meskipun begitu, akhir tahun ini BIG akan menjalin kerja sama dengan National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) untuk proteksi data yang bersifat strategis.

Badan milik pemerintah federal Amerika Serikat ini misi utamanya mengumpulkan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi geospasial intelijen (GEOINT) dalam mendukung keamanan nasional negara ini.

NGA sebelumnya dikenal sebagai National Imagery and Mapping Agency (NIMA) yang menjadi bagian dari Departemen Pertahanan AS. Selain itu NGA adalah komponen kunci dari Komunitas Intelijen AS.

Lebih lanjut Asep mengungkapkan, dengan adanya UU Nomor 4 Tahun 2011, Indonesia sesungguhnya telah terlindungi dari kemungkinan penyalahgunaan data geospasial yang merugikan bangsa.

Ina Geoportal berbasis sistem tertutup, tetapi memungkinkan terhubung ke sistem operasi terbuka melalui intersepsi. Hal ini memungkinkan pengembangan aplikasi lebih lanjut oleh komunitas di Indonesia.

Pembangunan Indonesia Geospasial portal atau disebut Ina Geoportal dapat segera terbangun karena melibatkan instansi terkait. Inilah yang membuat Indonesia unggul dibandingkan dengan negara lain yang hanya ditangani satu lembaga.

Menurut Dodi Sukmayadi, Kepala Pusat Sistem Jaringan dan Standardisasi Data Spasial BIG, dengan menggunakan satu data dasar geospasial, memungkinkan pengembangan layanan informasi geospasial berbasis komputasi awan (cloud computing). Aplikasi yang dapat dijalankan adalah penyusunan tata ruang nasional, provinsi hingga kabupaten, dan layanan pencarian posisi dengan global positioning system (GPS).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com