Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Abraham Pastikan Hadiri Buka Puasa di Mabes Polri

Kompas.com - 08/08/2012, 16:18 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad berjanji akan menghadiri undangan buka puasa bersama di Markas Besar Polri, Jakarta, Rabu.

Acara tersebut rencananya dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu Negara Ani Yudhoyono. "Iya akan datang," kata Abraham saat dihubungi wartawan melalui pesan singkat, Rabu (8/8/2012).

Secara terpisah, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen (Pol) Boy Rafli Amar memastikan Kepala Polri, Jenderal (Pol) Timur Pradopo akan hadir dalam buka puasa bersama itu.

Menurut Boy, undangan disebar ke para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, para pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, mantan-mantan Kepala Polri, serta pimpinan lembaga penegakan hukum lain, termasuk pimpinan KPK.

Boy menambahkan, acara buka puasa bersama ini tidak terkait upaya meminta arahan Presiden dalam penanganan kasus dugaan korupsi proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) yang ditangani KPK maupun Polri.

"Ini acara buka puasa bersama yang sudah dijadwalkan jauh hari sebelumnya. Jadi silaturahim di bulan Ramadhan dengan Presiden dengan keluarga besar Polri," kata Boy.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK dan Polri seolah berebut penanganan kasus yang melibatkan jenderal Polri itu. Tiga dari empat tersangka KPK adalah orang yang juga ditetapkan Polri sebagai tersangka.

Ketiganya adalah Brigjen (Pol) Didik Purnomo dan dua pihak tersangka, yakni Budi Susanto dan Sukoco S Bambang. Terkait kisruh penanganan kasus ini, sejumlah pihak meminta Presiden Yudhoyono bertindak tegas.

Presiden diminta mengistruksikan Polri untuk menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut ke KPK, karena sesuai dengan Undang-Undang tentang KPK, lembaga yang dipimpinan Abraham Samad itu lebih berhak.

KPK dikatakan lebih berhak karena lebih dulu meningkatkan penanganan kasus ini ke tahap penyidikan, yakni pada tanggal 27 Juli 2012 sedangkan Polri baru memulai penyidikan per 1 Agustus 2012.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

    PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

    Nasional
    Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

    Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

    Nasional
    Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

    Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

    Nasional
    Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

    Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

    Nasional
    Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

    Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

    Nasional
    Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

    Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

    Nasional
    Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

    Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

    Nasional
    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Nasional
    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Nasional
    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Nasional
    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Nasional
    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Nasional
    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    Nasional
    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Nasional
    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com