Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Indonesia Terus Bantu Myanmar

Kompas.com - 04/08/2012, 21:41 WIB
Hindra Liauw

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, pemerintah sudah, telah, dan terus membantu Pemerintah Myanmar dalam mengatasi konflik komunal antara etnis Rohingnya dan etnis Rakhai yang terjadi sejak Mei 2012.

Akibat konflik komunal itu, 77 orang meninggal, 109 orang luka, 5.000 rumah terbakar, 17 masjid dan 15 tempat ibadah umat Buddha rusak. Pemerintah secara multilateral dan regional aktif membahas permasalahan ini, baik di PBB, ASEAN, dan forum lainnya.

"Secara bilateral, Indonesia aktif menjalin diplomasi dan kerja sama dengan Myanmar," kata Presiden pada jumpa pers di kediamannya di Puri Cikeas, Gunung Putri, Bogor, Sabtu (4/8/2012).

Presiden mengatakan, Pemerintah Indonesia juga telah menerima kedatangan 270 pencari suaka dan 124 pengungsi asal Myanmar. Presiden juga mengatakan telah mengirimkan surat kepada Presiden Myanmar Thein Sein yang mengungkapkan harapan pemerintah Indonesia agar konflik komunal itu bisa selesaikan.

"Saya juga mengusulkan, setelah mengundang PBB dan diplomat asing, Pemerintah Myanmar juga mengundang negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Saya juga mengusulkan OKI untuk datang langsung ke lokasi untuk mengetahui situasi yang sebenarnya. Harapan saya, OKI, PBB, ASEAN, dan tentu Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Myanmar bisa bekerja sama untuk menyelesaikan konflik komunal ini," kata Presiden.

Pada kesempatan itu, Presiden mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada masyarakat Indonesia yang melakukan aksi kemanusiaan dan solidaritas untuk membantu penyelesaian konflik komunal di Myanmar.

Presiden berpesan agar kelompok-kelompok masyarakat itu melakukan koordinasi dan berkonsultasi dengan Kementerian Luar Negeri RI. Presiden ingin aksi kemanusiaan dan solidaritas itu membawa manfaat bagi Indonesia dan Myanmar. Konsultasi dengan Kementerian Luar Negeri RI juga bertujuan agar Pemerintah Myanmar tak salah persepsi mengenai bantuan dari kelompok-kelompok masyarakat di Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com