RI Kontribusi ke IMF

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah memberikan sinyal bahwa Pemerintah Indonesia akan memberikan pinjaman kepada Dana Moneter Internasional. Belum ada kepastian berapa dan dari mana dana pinjaman akan dikucurkan ke lembaga keuangan internasional tersebut.

Direktur Eksekutif Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) Christine Lagarde dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta, Selasa (10/7). Salah satu agenda pembicaraan disebut-sebut adalah tentang kebutuhan IMF menghimpun dana dari negara-negara G-20 untuk kepentingan perekonomian global.

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto di Jakarta, Minggu (8/7), menyatakan, hal yang diketahuinya, pemberian pinjaman kepada IMF adalah bentuk partisipasi Indonesia dalam ikut menjaga stabilitas ekonomi keuangan dunia. Indonesia merupakan salah satu negara anggota IMF, yang keterwakilannya dalam Board of Governor direpresentasikan oleh gubernur Bank Indonesia (BI) dan sebagai Alternate Governor adalah wakil menteri keuangan.

Rahmat menjelaskan, bentuk partisipasi Indonesia dapat berupa pembelian surat utang yang diterbitkan IMF. Dari sisi Indonesia, ini bisa dianggap sebagai investasi yang memberikan imbal hasil dan dananya bisa dapat memanfaatkan cadangan devisa yang masih cukup besar.

”Peringkat kredit IMF adalah triple A, jadi aman. Jadi, di satu sisi Indonesia berperan ikut menjaga stabilitas ekonomi keuangan dunia. Di sisi lain, dapat memanfaatkan dana cadangan devisa secara produktif,” kata Rahmat sambil menambahkan bahwa pemerintah belum mengambil keputusan akhir.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis menyatakan, pihaknya sudah berbicara dengan kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Soemantri Brodjonegoro perihal agenda IMF dan posisi pemerintah.

Kemungkinan, pemerintah akan memberikan pinjaman, tetapi bukan dari APBN, melainkan dari devisa negara.

Pengelolaan devisa negara adalah BI. Saat ini, menurut Harry, saldonya sekitar 111 miliar dollar AS.

”IMF mengeluarkan obligasi. Lalu, obligasi ditawarkan kepada anggota G-20, salah satunya Indonesia. Saya tidak tahu apakah itu kesepakatan G-20 yang notabene kesepakatan antarpemerintah. BI bukan pemerintah. Artinya, BI tak wajib memenuhi permintaan itu,” kata Harry. (LAS)